Namun bukan berarti Muhammadiyah menutup diri terhadap pengacara dari luar. Ada kalanya advokasi kasus dilakukan berkolaborasi dengan organisasi lain. Praktiknya, masyarakat boleh datang mengadukan kasusnya ke LKBH di kantor PP Muhammadiyah di kawasan Menteng Jakarta, atau ke lembaga sejenis di daerah dan kampus-kampus Muhammadiyah. “Masyarakat bisa langsung datang meminta bantuan hukum. Tidak ada prosedur resmi. Nanti perkaranya dibedah,” ujar Syaiful.
Dukung UU Bankum
Wujud lain advokasi di luar Muhammadiyah adalah kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk penyuluhan hukum, termasuk di lembaga pemasyarakatan.
Alokasi dana bantuan hukum dalam APBN seperti diamanatkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disambut positif Syaiful Bahri. Melalui dana bantuan hukum itu, lembaga-lembaga bantuan hukum di organisasi kemasyarakatan bisa berperan lebih besar membantu masyarakat. Selama ini, klaim Syaiful, bantuan hukum tetap dijalankan Muhammadiyah tanpa bantuan dana dari pemerintah. Jadi, bantuan dana dari pemerintah akan lebih bermanfaat bagi organisasi. “UU Bantuan Hukum lebih menguntungkan Muhammadiyah karena pemerintah ikut memberikan konstribusi terhadap bantuan hukum,” ujarnya.
Lepas dari UU Bantuan Hukum, Muhammadiyah akan tetap menjalankan advokasi kebijakan. Saat ini tim hukum Muhammadiyah masih melakukan kajian terhadap beberapa Undang-Undang yang dinilai merugikan masyarakat. Ini adalah bentuk ijtihad konsitusional perserikatan demi kemaslahatan bangsa Indonesia ke depan.
















