“Pihak serikat pekerja sepakat untuk sharing cost (membayar iuran,-red),” tukas Hasanudin kepada hukumonline lewat telepon, Selasa (14/5).
Langkah positif lainnya, Hasanudin melanjutkan, terdapat kesepakatan membahas semua peraturan pelaksana yang dinilai tak sesuai kesepakatan di LKS Tripnas untuk ditinjau ulang. Seperti Permenakertrans No13 Tahun 2013 tentang KHL dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012 tentang Outsourcing. Terkait KHL, Hasanudin mengatakan APINDO ingin penetapannya melewati prosedur yang ada yaitu lewat survei yang dilakukan Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Menurutnya, hal tersebut sangat penting bagi pengusaha mengingat KHL berpengaruh terhadap besaran upah minimum.
Soal Permenakertrans Outsourcing, Hasanudin mengeluhkan lamanya proses Judicial Review yang sudah dilayangkan beberapa bulan lalu ke Mahkamah Agung (MA). Padahal, putusan itu diperlukan karena regulasi tersebut mulai berlaku sebelum akhir tahun ini. Mengingat ada kesepakatan di LKS Tripnas, Hasanudin mengatakan upaya yang ditempuh APINDO untuk merevisi peraturan itu akan dilakukan secara paralel antara proses hukum di MA dan pembahasan di LKS Tripnas.
Sementara, anggota LKS Tripnas dari unsur serikat pekerja, Sahat Butar Butar, mengatakan secara umum serikat pekerja berharap agenda kerja LKS Tripnas 2013 membahas masalah krusial yang terjadi di lapangan. Seperti upah dan persiapan pelaksanaan BPJS. Untuk upah, Sahat mengatakan pemerintah sampai saat ini belum menerbitan peraturan tentang sistem pengupahan nasional, padahal rancangannya sudah dibahas sejak tahun lalu. Menurutnya, hal itu selain penting untuk kesejahteraan pekerja juga melaksanakan amanat UU Ketenagakerjaan agar ada sistem pengupahan nasional yang terkait dengan KHL, upah minimum dan perlindungan upah.
Sahat menilai UU Ketenagakerjaan memerintahkan agar sistem pengupahan itu ditentukan selaras dengan pencapaian upah layak. Oleh karenanya, butuh Permenakertrans yang menentukan berapa upah layak di tiap daerah sehingga dapat terukur sejauh mana upah minimum dalam rangka menuju upah layak. Misalnya, upah layak di Jakarta tahun ini Rp3 juta, tapi upah minimum yang berlaku hanya Rp2 juta, berarti upah minimum belum mampu mencapai upah layak. “Jadi kita tau apakah upah minimum itu berada di bawah upah layak atau tidak,” urainya.
Untuk upah minimum, Sahat berpendapat masih sesuai untuk direvisi setahun sekali karena tingkat inflasi terus berubah. Sehingga pekerja dapat terjaga daya belinya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tapi, untuk perubahan komponen KHL Sahat menyebut serikat pekerja tak mempersoalkan jika dilakukan perubahan tiap dua tahun sekali.
Soal BPJS, senada dengan Hasanudin, Sahat mengatakan LKS Tripnas mendesak Kemenakertrans untuk mengadakan pertemuan antara Kemenko Kesra, Kemenkes dan Kemenkeu bersama LKS Tripnas membahas pelaksanaan BPJS. Pasalnya, perlu diketahui apa dasar yang digunakan untuk menetapkan besaran iuran BPJS Kesehatan untuk non Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar empat atau lima persen. Menurutnya, besaran iuran itu harus disesuaikan dengan kondisi faktual secara benar seperti berapa jumlah penduduk Indonesia dan besaran PBI. Pasalnya, besaran PBI ditengarai bersinggungan langsung dengan iuran non PBI.
Sahat tak ingin iuran itu memberatkan pekerja karena para pekerja sudah membayar pajak penghasilan. Oleh karenanya, untuk saat ini serikat pekerja walau sepakat untuk mengiur tapi besarannya tak mau lebih dari satu persen karena membebankan pekerja. Selain itu Sahat mengatakan serikat pekerja akan berupaya agar pekerja yang menerima upah setara atau di bawah upah minimum menjadi peserta PBI. Pasalnya, upah minimum dinilai masih jauh dari upah layak. “Kami setuju mengiur satu persen untuk BPJS Kesehatan, kalau lebih dari itu keberatan,” pungkasnya.
