LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Engeline
Berita

LPSK Siap Lindungi Saksi Kasus Engeline

Kasus seperti ini merupakan satu dari beberapa tindak pidana tertentu yang menjadi fokus LPSK.

Hukumonline News
Hukumonline News
FAT/ANT
Bacaan 2 Menit
Gabungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan  berkumpul  dalam aksi 'Malam 1000 Lilin untuk Angeline' di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (11/6). Foto: Res.
Gabungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan berkumpul dalam aksi 'Malam 1000 Lilin untuk Angeline' di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (11/6). Foto: Res.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap melindungi saksi dalam kasus pembunuhan Engeline (sebelumnya Angeline). Perlindungan siap diberikan lantaran LPSK mendengar bahwa perwakilan lembaga pendamping hukum dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar, Siti Sapura yang diancam orang tak dikenal.

“Silakan jika ingin minta perlindungan, kita selalu terbuka,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai melalui siaran pers yang diterima hukumonline, Kamis (18/6).

Ancaman dan tekanan yang diterima Siti tersebut aktif setelah dirinya ikut mengungkap motif pembunuhan terhadap bocah malang Engeline. Siti sendiri merasa terganggu dengan teror-teror itu. Menurutnya, teror dilakukan oleh seorang pria yang mengaku bernama Erwin.

Dalam sehari, Siti bisa menerima 20 kali telepon. Bahkan, peneror kerap menanyakan alamat rumah dan mengaku dari Polda Bali. Pria itu juga selalu mengajak Siti untuk bertemu di rumah untuk membicarakan kasus Engeline. Semendawai mengatakan, pada dasarnya LPSK terbuka bagi saksi dan korban tindak pidana yang ingin minta perlindungan kepada LPSK.

Apalagi, lanjut Semendawai, pada kasus Engeline, kuat dugaan terjadi tindak pidana penganiayaan dan kekerasan seksual terhadap anak hingga menyebabkan kematian. Kasus seperti ini merupakan satu dari beberapa tindak pidana tertentu yang menjadi fokus LPSK.

Dalam Pasal 5 UU No, 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahw, setiap saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hak dimaksud diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana kasus tertentu sesuai keputusan LPSK.

Atas dasar itu, Semendawai mempersilakan perwakilan dari P2TP2A yang merasa keselamatannya terancam setelah mengungkap kasus Engeline, untuk mengajukan permohonan ke LPSK. Jika laporan sudah masuk, LPSK langsung akan memproses permohonan itu melalui rapat pimpinan. Jika diputuskan diterima, selanjutnya akan diketahui jenis perlindungan seperti apa yang akan diberikan.

“Dalam memutuskan nanti, ada hal-hal yang menjadi persyaratan LPSK,” ujar Semendawai.

Persyaratan dimaksud, kata Semendawai, seperti tertuang pada Pasal 28 UU No 31 Tahun 2014. Antara lain, sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban, tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban, serta rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

“Kita mengimbau, jika ada saksi lain yang juga terancam keselamatannya, silakan melapor. Dengan demikian, para saksi bisa merasa aman dan nyaman memberikan keterangan, sehingga kasus meninggalnya Engeline ini bisa terungkap,” kata Semendawai.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Bali menghadirkan kriminolog dari Universitas Indonesia, Prof Dr Ronny Rahman Nitibaskara untuk membantu penyidik mengungkap kasus pembunuhan Engeline. "Penguatan (saksi) ahli untuk memperkuat penyelidikan ini," kata Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Ronny Sompie di Denpasar.

Ia menjelaskan, bahwa keterangan bahwa dalam penyelidikan polisi membutuhkan keterangan dari saksi, surat atau dokumen, petunjuk dan saksi ahli. Untuk itu, penyelidikan akan semakin kuat dengan adanya keterangan ahli yang berkompeten di bidangnya mengingat polisi melakukan penyelidikan secara ilmiah.

Nantinya kehadiran saksi ahli yang juga merupakan Guru Besar Antropologi itu, kata dia, guna menganalisis keterangan para tersangka. "Kami lakukan penyelidikan ini secara ilmiah karena tanpa ilmiah maka bisa terbantahkan di pengadilan," ucap mantan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri itu.

Sebelumnya, selain melibatkan saksi ahli, Polda Bali juga melibatkan alat pendeteksi kebohongan guna mengecek keterangan tersangka Agus dan Margriet karena keterangannya kerap berubah-ubah. Dari laman Universitas Indonesia, Prof Dr Ronny Rahman Nitibaskara adalah seorang guru besar yang memiliki keahlian dalam bidang Antropologi.

Ia lahir di Bandung pada 2 Juli 1943 yang telah menamatkan pendidikan sarjana di FISIP UI pada tahun 1970 di jurusan Kriminologi. Gelar Doktor dalam bidang Antropologi telah diraihnya pada tahun 1993 setelah menyelesaikan studinya di FISIP UI jurusan Antropologi dengan Thesis "Reaksi Sosial Terhadap Praktek Ilmu Hitam (Teluh) di Banten (suatu pendekatan Antropologi- Kriminologi).

Telah banyak publikasi-publikasi ilmiah yang dilakukan oleh guru besar itu di antaranya Etnografi Kejahatan di Indonesia, Catatan Kriminalitas, dan "Judicial Crime".

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info