LSM: Pemerintah Baru Harus Benahi Kebijakan Energi
Berita

LSM: Pemerintah Baru Harus Benahi Kebijakan Energi

Selama 10 tahun terakhir tata kelola energi yang digulirkan pemerintah mengarah pada konsumtif dan impor.

ADY
Bacaan 2 Menit
Foto: ADY
Foto: ADY
Dalam hitungan bulan, Indonesia akan memiliki pemerintahan baru. Banyak kalangan memberi masukan kepada pemerintahan baru yang sementara ini belum jelas presiden dan wakil presidennya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atau Joko Widodo-Jusuf Kalla. Salah satu yang memberikan masukan adalah Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Koordinator JATAM, Hendrik Siregar mengatakan Indonesia memiliki pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak berjalan dengan baik. Lantaran pengelolaan yang buruk ini, kata Hendrik, mengakibatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki SDA yang berlimpah, justru tidak bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri.

Hendrik mencontohkan ketidakmampuan Pertamina memenuhi kebutuhan domestik terhadap BBM. Menurut dia, kondisi Pertamina ini menunjukkan bahwa pemerintah hanya mementingkan bagaimana memenuhi target produksi, sedangkan pemenuhan kebutuhan domestik digantungkan pada impor.

Ujungnya, subsidi BBM untuk masyarakat seringkali diributkan. Padahal, jika pemerintah serius, Hendrik mencatat Pertamina akan mampu memenuhi kebutuhan subsidi BBM domestik asal punya kilang minyak yang cukup. Bahkan jika itu dilakukan ia yakin Pertamina bukan saja mampu memenuhi kebutuhan BBM masyarakat, tapi juga mampu ekspor.

“Potensi gas bumi kita besar, tapi sejak 2012 kita melakukan impor. Intinya semua sumber energi kita hari ini impor, kecuali energi yang terbarukan,” kata Hendrik dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/8).

Selain itu, Hendrik menilai kebijakan energi yang digulirkan pemerintah selama 10 tahun belakangan ini cenderung mendorong masyarakat menjadi konsumtif. Kondisi itu diperparah oleh sikap pemerintah yang enggan berinovasi, misalnya tidak mau membangun kilang minyak. Lima kilang minyak yang dimiliki Pertamina saat ini dirasa tidak cukup untuk menampung produksi BBM. Akibatnya, masyarakat yang kegiatannya ditunjang oleh BBM seperti nelayan, supir bus dan angkutan menjerit.

Ironisnya, pemerintah masih membuka lebar peluang investasi asing di sektor energi. Makanya, tidak heran jika 80 blok migas di Indonesia dikuasai perusahaan yang basisnya di luar negeri. Menurut Hendrik, kondisi ini semakin memperburuk kemampuan Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan energinya sendiri.

Dikatakan Hendrik, pemerintah baru yang berkuasa nanti harus mengkaji ulang kebijakan energi yang ada sekarang. Dia berpendapat, kebijakan energi ke depan menurutnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sebab, tanpa energi kegiatan rakyat otomatis akan terhenti. “Kalau perusahaan besar kan bisa memproduksi listrik sendiri. Nah kalau rakyat, sulit,” ucapnya.

Selain itu Hendrik mengingatkan Indonesia punya sumber energi terbarukan. Tapi selama ini, pemerintah menganggap hal itu sebagai energi alternatif, bukan utama. Akibatnya, regulasi terkait energi terbarukan seperti RUU Panas Bumi tak kunjung disahkan. Menurutnya, pemerintah baru harus melihat energi terbarukan bukan sebagai alternatif, tapi harus mengupayakan untuk digunakan. Itu perlu dilakukan karena potensi sumber energi terbarukan di Indonesia sangat besar.

Pada kesempatan yang sama anggota Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT), Siti Maimunah, mengingatkan agar tidak tersandera kebijakan energi, pemerintah kedepan harus mengubah cara pandang terhadap energi. Yakni, jangan terjebak pada kebijakan yang mencari cara untuk terus memenuhi kebutuhan energi. Tapi harus mampu membatasi atau mengoreksi konsumsi.

Misalnya, Siti mencontohkan, 50 persen konsumsi batubara digunakan untuk industri semen. Padahal, industri semen tidak hanya menyedot batubara tapi juga energi lainnya seperti air dan lingkungan sekitar. Ironisnya, selama ini kerusakan ekologi itu tidak dihitung. Padahal, masyarakat terkena dampak buruk.

Untuk itu, selain mengkaji ulang industri nasional, pemerintah baru harus mendorong kebijakan untuk menggunakan energi terbarukan. Seperti angin, panas bumi, biomassa dan lainnya yang ramah lingkungan. Seperti Cina, pada 2020 menargetkan mengurangi penggunaan energi dari fosil sebesar 20 persen. “Produksi dan konsumsi energi harus dipikirkan kabinet ke depan,” tukasnya.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info