Sepengetahuan Baran, Suwarso merupakan pengusaha sawit dari PT Sinar Mas. Sementara, Fathanah pernah mendatangi kantor Baran sekitar Oktober-November 2012 dengan memperkenalkan diri sebagai pengusaha pupuk. Dalam pertemuan itu, Fathanah menceritakan usahanya dalam mengikuti tender proyek Kementan.
Baran menyarankan Fathanah mengikuti proses tender apabila mau melaksanakan proyek di Kementan. “Saya memberikan jawaban kepada beliau, selama anda profesional, ikutilah aturan-aturan yang ada. Selama pembicaraan, tidak pernah beliau menyinggung soal penambahan kuota impor,” katanya.
Fathanah baru menyinggung penambahan kuota impor daging saat menelepon Baran, 20 November 2012. Fathanah menyatakan usahanya digagalkan Dirjen Peternakan Syukur Iwantoro, sehingga meminta bantuan Baran. Namun, karena merasa bukan kewenangannya, Baran tidak menanggapi permintaan Fathanah.
Syukur yang juga memberikan keterangannya di persidangan, membenarkan penolakan penambahan kuota impor PT Indoguna sebanyak 500 ton untuk semester II tahun 2012. Selaku pemberi rekomendasi, dia menolak merekomendasikan penambahan kuota PT Indoguna karena pengajuan menyalahi Permentan No.50 Tahun 2011.
Dalam Permentan No.50 Tahun 2011, kuota impor semester I dialokasikan pada 15 Agustus-15 September dan semester II 15 Maret-15 April. PT Indoguna mengajukan penambahan kuota untuk semester II tahun 2012 pada 8 November 2012, sehingga pengajuan PT Indoguna telah melewati tenggat waktu yang diatur Permentan.
Lebih dari itu, Syukur menjelaskan, penentuan penambahan kuota tidak bisa ditetapkan sendiri oleh Kementan. Pasal 4 Permentan No.50 Tahun 2011 mempersyaratkan, penetapan alokasi impor diputuskan melalui Rakortas lintas Kementerian di bawah pimpinan Menko Perekonomian atas usulan dari Kementerian terkait.
Senada, saksi lainnya, Direktur Kesehatan Masyarakat, Veteriner, dan Pasca Panen Kementan Ahmad Junaedi membenarkan keterangan Syukur. Berdasarkan hasil pengkajian secara formal, permohonan PT Indoguna menyalahi Permentan No.50 Tahun 2011, sehingga Junaedi mengembalikan permohonan melalui Kepala PPVTPP.
