DPR telah mewacanakan akan memasukkan pasal baru dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan baru itu terkait kasus kekerasan gaib seperti santet. Usulan ini kembali muncul saat pembahasan RKUHP dan RKUHAP di Komisi III DPR beberapa waktu lalu.
Menanggapi soal ini, MA menyatakan ketentuan itu kasus santet memang belum dikenal dalam hukum pidana. “Pasal itu (gaib) belum dikenal dalam tata perundang-undangan kita secara hukum pidana,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur di Gedung MA Jakarta, Senin (11/3).
Ridwan memperkirakan ketentuan itu masih dalam dalam wacana dan masih akan dilakukan pengkajian lebih mendalam. Menurutnya, proses merancang ketentuan semacam ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan sulit. “Saya kira masih proses untuk pasal (gaib) itu. Tentunya, akan ada partisipasi masyarakat melalui pertemuan karena tidak mudah,” kata dia.
Dia menambahkan pembuat undang-undang perlu mendengarkan keterangan pakar-pakar hukum sebelum memasukkan pasal gaib dalam KUHP baru. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan jika nantinya pasal gaib itu diterapkan di pengadilan. “Ini sangat perlu masukan dari para pakar/ahli hukum,” sarannya.
