"Peristiwa ini berpotensi menimbulkan dampak psikologis kepada teman-teman hakim. Tidak tertutup kemungkinan kejadian serupa terjadi di pengadilan-pengadilan lain. Jika penghinaan terhadap hakim diabaikan dan tidak diproses secara hukum, maka akan berdampak pada rasa aman para hakim," tegas Yasardin.
Ia berharap ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan penghinaan terhadap hakim atau institusi peradilan. Hal ini, menurutnya, penting untuk menjaga martabat lembaga peradilan serta memberikan perlindungan hukum kepada para hakim.
"Kami berharap ada proses hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan penghinaan, baik kepada hakim maupun terhadap institusi pengadilan secara umum. Ini bukan hanya soal menjaga martabat peradilan, tetapi juga soal melindungi hakim agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa tekanan," imbuhnya.
Sebagai informasi, efisiensi anggaran APBN 2025 tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Presiden meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Adapun rincian anggaran kementerian/lembaga diminta untuk dikurangi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun.
