“Seharusnya aturan small claim court ini diatur dalam undang-undang agar lebih kuat dasar hukumya,” kata Arsil.
Karena itu, seharusnya MA mendorong pemerintah untuk mengusulkan rancangan undang-undang small claim court tersendiri yang mengatur hukum acara, jenis perkara, batasan upaya hukumnya seperti apa. Sebab, jika materi small claim court ini masuk revisi rancangan hukum acara perdata masih lama pembahasannya.
“Kalau small claim court diatur dalam Perma masih rentan dipersoalkan melalui uji materi di MA. Nantinya, MA akan dalam posisi dilematis karena Permanya yang buat MA juga,” katanya.
Untuk diketahui, konsep peradilan small claim court diadopsi dari sistem peradilan di Amerika Serikat dan Australia. Konsep peradilan model ini merupakan pengadilan kecil yang merupakan struktur pengadilan terpisah yang masuk yurisdiksi pengadilan tingkat pertama. Hukum acara yang digunakan dengan acara cepat dengan proses pembuktian yang sederhana.
Misalnya, perkara perdata dengan nilai gugatan yang relatif kecil dan tidak memerlukan proses administrasi perkara dan pembuktian yang kompleks. Jenis peradilan ini dapat digunakan proses tanya jawab yang tidak terlalu menitikberatkan pada kelengkapan dokumen. Perkara jenis ini juga dapat diperiksa dan diputus dengan hakim tunggal.