MA Batalkan Permenaketrans Asuransi TKI
Aktual

MA Batalkan Permenaketrans Asuransi TKI

ASH
Bacaan 2 Menit
MA Batalkan Permenaketrans Asuransi TKI
Hukumonline

MA membatalkan pemberlakuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Aturan yang berlaku sejak 31 Mei 2010 itu dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dengan putusan ini, operasional 10 perusahaan asuransi yang tergabung dalam Konsorsium Asuransi Proteksi Tenaga Kerja Indonesia dengan satu pialang asuransi akan dibekukan mulai 1 Agustus 2013.

Pencabutan Permenakertrans tentang asuransi TKI itu seiring dengan dikabulkannya gugatan yang teregistrasi Nomor 2 P/HUM/2013. Selaku pemohon atas nama Indasah dkk yang didaftarkan sejak 2 Januari 2013 dengan termohon Menakertrans, Muhaimin Iskandar.

Putusan yang dimusyawarahkan pada 16 Juli 2013, diputus oleh majelis yang terdiri atas Supandi, Hary Djatmiko, dan Yulius menyatakan mengabulkan permohonan. ”Iya mencabut Permenakertrans Nomor PER.07/MEN/V/2010,” kata Kasubag Humas MA, Rudy Sudiyanto, saat dikonfirmasi, Rabu (31/7).

Pertimbangannya, seperi ditututurkan Rudi, Permenakertrans itu dinyatakan bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian dan bertentangan dengan PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Permenakertrans itu merupakan aturan baru sebagai pengganti dari Permenakertrans No. PER.23/MEN/XII/2008 tentang Asuransi TKI. Dalam pasal 1 ayat (7) dinyatakan Penanggung adalah perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang telah mendapatkan surat penunjukan dari Menakertrans untuk memberikan perlindungan terhadap TKI dengan membentuk satu konsorsium.

Pasal 7 ayat (2) dinyatakan Konsorsium sebagaimana dimaksud beranggotakan sekurang-kurangnya 10 perusahaan asuransi yang terdiri dari perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Konsorsium itu akhirnya bernama PT Asuransi Central Asia Raya dengan anggota ; PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Harta Aman Pratama, PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, PT Asuransi LIG, PT Asuransi Raya, PT Asuransi Ramayana, PT Asuransi Purna Artanugraha, PT Asuransi Takaful Keluarga, dan PT Asuransi Relife.

Untuk kepentingan tertanggung sesuai amanat Pasal 19 ayat (1), maka jasa keperantaraan dalam penutupan dan penanganan penyelesaian klaim asuransi TKI dilakukan oleh pialang asuransi TKI. Pialangnya bernama PT Paladin International.

Besaran premi seperti tertuang dalam pasal 15 ditetapkan sebesar Rp 400 ribu yang terdiri dari: Premi asuransi TKI prapenempatan sebesar Rp50 ribu, premi asuransi TKI masa penempatan sebesar Rp300 ribu, dan Premi asuransi TKI purna penempatan sebesar Rp50 ribu.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info