Berdasarkan catatan hukumonline, Pasal 45 A Ayat (2) UU Mahkamah Agung sebenarnya sudah ‘mengharamkan’ tiga jenis perkara untuk dikasasi. Yaitu putusan praperadilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun, dan perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah bersangkutan.
Terpisah, Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan, Takdir Rahmadi mengungkapkan, selama ini MA tidak lagi menerima perkara pidana dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun penjara.
Perkara yang banyak diterima MA, sambung Takdir yang juga Hakim Agung ini, justru perkara perdata. Berdasarkan catatan hukumonline, perkara perdata antara Secure Parking melawan konsumen jasa perparkiran yang ‘hanya’ bernilai Rp1000 pun sampai ke tingkat kasasi. Ironisnya, biaya perkara kasasi yang harus dibayar mencapai 500 kali lipat dari nilai ganti rugi tersebut.
MA, masih menurut Takdir, pernah berwacana untuk membatasi perkara perdata berdasarkan nilai gugatan. Sayang, wacana itu terbentur oleh ketidaksetujuan DPR. Takdir mengungkapkan, saat itu yang menjadi alasan adalah nilai gugatan tidak ada kaitannya dengan keadilan. Nilai lima juta rupiah mungkin tidak berarti bagi pihak-pihak tertentu, namun menjadi sangat berarti bagi sebagian orang lainnya.
Anggota Wantimpres Jimly Asshiddiqie berpendapat, persoalan pembatasan perkara merupakan kepentingan untuk putusan MA yang lebih baik. Karenanya pembatasan menjadi kepentingan keadilan secara keseluruhan.
Konsistensi Putusan
Dalam pertemuan itu, jelas Harifin, juga dibahas mengenai konsistensi putusan. Selama ini memang kerap ditemukan adanya putusan-putusan perkara yang sama tetapi amar putusannya berbeda. Ketua MA tentu tak bisa mengintervensi hakim dalam membuat putusan. “Kita berhadapan dengan kebebasan hakim,” ujarnya.
Menurutnya, MA sedang mencoba menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. “Kita harus membuat bagaimana membuat perbedaan-perbedaan yang ada menjadi tidak terlalu mencolok,” tuurnya. Salah satu caranya dengan membuat coffee morning sebagai pertemuan para Hakim Agung sehingga pendapatnya tidak bervariable.
