‘Belajarlah sampai ke negeri China’. Petuah itu mungkin sudah sering kita dengar. Namun, bagi Mahkamah Agung (MA), negara tujuan mungkin diubah ke Belanda. Para petinggi MA memang tak perlu repot-repot menyambangi negeri kincir angin tersebut. Ketua MA Belanda sendiri yang hadir ke Indonesia untuk bertukar pikiran seputar masalah hukum di negeri masing-masing.
Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan kedatangan Ketua MA Belanda itu diisi dengan diskusi-diskusi seputar permasalahan hukum. “Diskusinya sangat hangat karena memang topiknya menarik,” tuturnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembatasan perkara di MA.
Di Belanda, jelas Harifin, pembatasan kasasi dilakukan oleh suatu komisi yang bertugas menyeleksi perkara-perkara yang dimohonkan, apakah perkara itu layak dikasasi atau tidak. “Tugas itu dilaksanakan oleh komisi khusus,” jelasnya kepada wartawan.
Harifin mengatakan, di Indonesia, memang belum ada aturan yang bisa membatasi perkara. Namun, ia berharap ke depan ada aturan yang mengatur hal tersebut, apa perkara yang boleh dikasasi dan apa perkara yang tak bisa dikasasi. “Kalau dilakukan oleh komisi nanti menjadi perdebatan, ukurannya apa?” tukasnya.
Bila dinyatakan dalam sebuah UU, lanjut Harifin, ukurannya akan menjadi jelas. “Misalnya, pidana yang ancaman minimumnya 1 tahun tak boleh dikasasi,” tuturnya. Para hakim tentu juga harus konsisten, bila putusan praperadilan tak bisa dikasasi maka tentu harus dilaksanakan. “Kalau UU melarang, tidak boleh,” tuturnya.
Sekedar mengingatkan, ide ini memang bukan hal yang baru. Ketua MA sebelum Harifin, Bagir Manan pernah mengutarakan hal senada. Menurutnya, reformasi peradilan di MA belum selesai. Salah satu yang harus diperjuangkan adalah pembatasan perkara lewat sebuah UU. Caranya, membuat sebuah pengadilan kecil. Fungsinya, untuk menangani perkara-perkara perdata yang nilainya kecil. Sehingga perkara semacam itu tak perlu diselesaikan ke MA. “Acaranya sederhana. Hakimnya tunggal dan tanpa pengacara,” ujar Bagir kala itu.
Berdasarkan catatan hukumonline, Pasal 45 A Ayat (2) UU Mahkamah Agung sebenarnya sudah ‘mengharamkan’ tiga jenis perkara untuk dikasasi. Yaitu putusan praperadilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun, dan perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah bersangkutan.
Terpisah, Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan, Takdir Rahmadi mengungkapkan, selama ini MA tidak lagi menerima perkara pidana dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun penjara.
Perkara yang banyak diterima MA, sambung Takdir yang juga Hakim Agung ini, justru perkara perdata. Berdasarkan catatan hukumonline, perkara perdata antara Secure Parking melawan konsumen jasa perparkiran yang ‘hanya’ bernilai Rp1000 pun sampai ke tingkat kasasi. Ironisnya, biaya perkara kasasi yang harus dibayar mencapai 500 kali lipat dari nilai ganti rugi tersebut.
MA, masih menurut Takdir, pernah berwacana untuk membatasi perkara perdata berdasarkan nilai gugatan. Sayang, wacana itu terbentur oleh ketidaksetujuan DPR. Takdir mengungkapkan, saat itu yang menjadi alasan adalah nilai gugatan tidak ada kaitannya dengan keadilan. Nilai lima juta rupiah mungkin tidak berarti bagi pihak-pihak tertentu, namun menjadi sangat berarti bagi sebagian orang lainnya.
Anggota Wantimpres Jimly Asshiddiqie berpendapat, persoalan pembatasan perkara merupakan kepentingan untuk putusan MA yang lebih baik. Karenanya pembatasan menjadi kepentingan keadilan secara keseluruhan.
Konsistensi Putusan
Dalam pertemuan itu, jelas Harifin, juga dibahas mengenai konsistensi putusan. Selama ini memang kerap ditemukan adanya putusan-putusan perkara yang sama tetapi amar putusannya berbeda. Ketua MA tentu tak bisa mengintervensi hakim dalam membuat putusan. “Kita berhadapan dengan kebebasan hakim,” ujarnya.
Menurutnya, MA sedang mencoba menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. “Kita harus membuat bagaimana membuat perbedaan-perbedaan yang ada menjadi tidak terlalu mencolok,” tuurnya. Salah satu caranya dengan membuat coffee morning sebagai pertemuan para Hakim Agung sehingga pendapatnya tidak bervariable.
Selain itu, MA juga membandingkan sistem kamar yang ada di MA Belanda. Di sana, hanya terdapat tiga kamar, perdata, pidana dan pajak. “Kami akan melihat dari diskusi itu apa yang bisa kami petik,” pungkasnya.
