Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi tengah dimohonkan pengujian (judicial review) di Mahkamah Agung (MA). Permohonan ini diajukan advokat Viktor Santoso Tandiansa, mahasiswa Sharon Clarins Herman dan Ronaldo Heinrich Herman, dan dosen Sheila Kusuma Wardani melalui kuasa hukumnya Husdi Herman dan Tjenke Indriani.
Beleid yang mengatur konflik norma antar peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (UU) melalui pengajuan permohonan ke Kemenkumham ini dinilai keliru dan cenderung di luar kewenangan. Karenanya, Permenkumham ini dianggap bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi jo UU No. 3 Tahun 2009 Mahkamah Agung; Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“Uji materi ini telah didaftarkan pada 19 Desember 2018 lalu, hingga kini belum ada perkembangan permohonan kami sudah sampai mana. Tapi, semoga majelis hakim yang memeriksa uji materi ini dapat mengabulkan permohonan kami,” kata salah satu Pemohon, Viktor Santoso Tandiansa saat dihubungi Hukumonline, Jumat (4/1/2019). (Baca Juga: Permenkumham Penyelesaian Sengketa Konflik Norma Dinilai Ilegal)
Bagi Viktor, MA tidak seharusnya menunda dengan alasan ada UU yang menjadi batu uji Permenkumham ini sedang diuji di MK. Sebab, secara substansi UU yang diuji di MK tidak ada kaitannya dengan Permenkumham ini, sehingga tidak dapat dijadikan dasar menunda pemeriksaan terhadap permohonan ini.
“Dalam beberapa perkara uji materi seperti uji materi Peraturan KPU, MA dapat memutus dalam waktu 14 hari sebagaimana amanat UU MA. Walaupun UU Pemilu yang menjadi dasar pengujian di MK, tetapi substansinya tidak berkaitan,” kata Victor
Menurutrnya, para pemohon merasa dirugikan akibat adanya Permenkumham ini. Viktor sendiri yang berprofesi sebagai advokat merasa dirugikan ketika sedang melakukan penyelesaian sengketa konflik norma ini. Sebab, dapat dimungkinkan terjadi perbedaan hasil keputusan dalam bentuk rekomendasi di Kemenkumham terhadap putusan uji peraturan atau UU yang sedang diadili di MA dan MK.
Bagi pemohon berlatar belakang mahasiswa, kedua mahasiswa ini merasa secara teori yang telah dipelajari di perkuliahan tidak pernah ada dasar kewenangan yang dapat dimiliki oleh lembaga pemerintah untuk dapat menyelesaikan konflik norma antar peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horisontal. Hal ini dapat menimbulkan kewenangan illegal dan menimbulkan penyesatan dalam dunia pendidikan hukum.
‘Bagi pemohon yang berlatar belakang dosen, ditakutkan adanya kekeliruan dalam memberikan mata kuliah pada mahasiswanya,” lanjutkan.
Viktor menilai Permenkumham ini asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, materi muatan Permenkumham bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keselarasan.
UU No. 12 Tahun 2011 telah mengatur sengketa norma UU yang bertentangan dengan UUD 1945 diselesaikan ke MK. Sementara sengketa norma di bawah peraturan perundang-undangan di bawah UU diselesaikan ke MA yang diatur Pasal 10 ayat 1 huruf a UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, serta tidak sesuai Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011. (Baca Juga: Permenkumham Harmonisasi Peraturan Dinilai Konflik dengan UU)
Minta dicabut
Mengutip pendapat Prof Maria Farida Indarti ada surat Menteri Dalam Negeri No. 180/7182/SJ tanggal 19 September 2018 yang ditujukan kepada Menkumham. Dalam suratnya, Kemendagri minta Menkumham mencabut Permenkumhan No. 22 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 32 Tahun 2017 terkait pengharmonisasian peraturan daerah dan peraturan pemerintah pusat. “Jadi, siapa yang harus menyelesaikan sengketa aturan ini, karena tidak mungkin menyidangkan konflik aturan yang dibuatnya sendiri,” kata dia.
Menurutnya, Kemenkumham sebagai pembantu Presiden, dalam Perpres No. 44 Tahun 2015 ini tidak diberi tugas menyelesaikan sengketa konflik peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan baik secara vertikal maupun horizontal melalui jalur nonlitigasi. “Perpres No. 44 Tahun 2015 tidak mengatur Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham mempunyai tugas memeriksa penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan yang diatur Pasal 4 Permenkumham No. 32 Tahun 2017.”
Seperti pernah dituturkan Mantan Dirjen PP Kemenkumham Wicipto Setiadi menilai Permenkumham ini tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkumham seperti diatur Perpres No. 44 Tahun 2015 tentang Kemenkumham. Selain itu, kewenangan penyelesaian sengketa konflik norma di instansi pemerintahan ini tak sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) Ditjen PP Kemenkumham seperti diatur Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham.
“Dalam Permenkumham No. 29 Tahun 2015 sama sekali tidak ditemukan kewenangan Ditjen PP sebagai lembaga yang bisa menyelesaikan sengketa perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi. Jadi, sebenarnya Kemenkumham (yang didelegasikan kepada Ditjen PP) tidak memiliki kewenangan menguji sengketa konflik norma melalui jalur nonlitigasi ini,” tegasnya.
Viktor berharap kepada MA agar Permenkumham No. 32 Tahun 2017 tentang penyelesaian konflik sengketa norma melalui non litigasi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku. Dan, memerintahkan Kemenkumham untuk mencabut Permenkumham No. 32 Tahun 2017 ini.
