Fenomena vonis bebas kasus korupsi semakin marak terjadi di pengadilan-pengadilan tipikor di daerah. Setelah Pengadilan Tipikor Bandung, Semarang, dan Surabaya, belum lama ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung, juga memvonis bebas terdakwa kasus korupsi, yakni Bupati Lampung Timur nonaktif Sartono dan mantan Bupati Lampung Tengah, Andi Ahmad Sampurna Jaya.
Menanggapi soal ini, Komisi Yudisial (KY) meminta Mahkamah Agung (MA) tidak menutup mata terhadap fenomena vonis bebas kasus korupsi ini. Karena itu, KY meminta MA melakukan kajian (eksaminasi) terhadap semua vonis bebas yang telah diputus pengadilan tipikor di daerah.
“Sebenarnya ada fenomena apa? Sebaiknya MA bisa melakukan kajian terkait itu (putusan bebas kasus korupsi),” kata Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar saat dihubungi wartawan, Jum’at (21/10). Sementara, KY sendiri mengaku sudah berencana melakukan kajian.
Untuk diketahui, Kamis kemarin (20/10), MA telah meresmikan lagi beroperasinya Pengadilan Tipikor di 15 provinsi, sehingga MA kini sudah memiliki 33 Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia sesuai amanat UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.
PN Tanjung Karang membebaskan dua Bupati Lampung yang menjadi terdakwa korupsi dana kas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Senin (17/10), Bupati nonaktif Lampung Timur, Satono yang divonis bebas dari tuduhan korupsi dana kas APBD Lampung Timur senilai Rp119 miliar. Dua hari kemudian, Rabu (19/10), giliran mantan Bupati Lampung Tengah, Andi Ahmad Sampurna Jaya juga divonis bebas.
Vonis bebas di PN Tanjung Karang semakin menambah daftar pengadilan tipikor daerah yang membebaskan terdakwa kasus korupsi. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Surabaya telah membebaskan sembilan terdakwa, Pengadilan Semarang satu terdakwa, dan Pengadilan Tipikor Bandung empat terdakwa korupsi yang salah satunya adalah Walikota Bekasi nonaktif Mochtar Muhammad.
Terkait kasus di PN Tanjung Karang, KY mengaku sudah menerima pengaduan salah satu kasus vonis bebas di PN Tanjung Karang itu. “Salah satu diantara kasus itu sudah dilaporkan ke KY, Kamis kemarin (20/10). Tetapi, kita tetap menelusuri vonis bebas Bupati Lampung yang belum dilaporkan, informasi dari masyarakat menjadi landasan kita untuk bergerak,” kata Asep.
