Pengurus Kerukunan Keluarga Purnabakti Hakim Agung (KKPHA) dan Persatuan Hakim Indonesia (Perpahi) mengirimkan surat bernomor: 01/ Kppha/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020 kepada Ketua MA M. Syarifuddin. Surat ini berisi permintaan sekaligus pertanyaan apakah sebutan “Yang Mulia” masih perlu dan pantas disematkan terhadap semua hakim atau hakim agung termasuk hakim konstitusi?
Mereka beralasan dalam masyarakat dan media sosial sudah ramai membicarakan adanya instruksi untuk menyebut Hakim dengan sebutan “Yang Mulia”. Padahal, sejatinya tidak diketemukan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seorang saksi, tersangka, jaksa atau pengacara untuk memanggil Hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dalam setiap persidangan.
“Bahkan para hakim yunior kita juga seringkali memanggil para purnawirawan Hakim Agung dengan ‘Yang Mulia’ yang membuat kita merasa tidak enak dan risih, karena sebenarnya sudah tidak tepat dan pantas lagi, karena Kami semua sudah purnabakti,” ujar Dewan Pembina KKPHA Harifin A Tumpa saat dikonfirmasi Hukumonline, Jum’at (26/6/2020).
Mantan Ketua MA periode 2009-2012 ini menilai predikat “Yang Mulia” bagi Hakim, dianggap tidak mencerminkan antara kenyataan dengan perbuatan yang mereka lakukan. Atau seperti kata pepatah, "jauh panggang dari api." Hal ini menimbulkan berbagai pembahasan yang bersifat sindiran yang sebenarnya tidak layak diterapkan kepada para hakim.
“Berbagai penelusuran yang Kami peroleh banyak kelakar di masyarakat bersifat sindiran dengan sebutan ‘Yang mulia’ bagi hakim. Sedangkan perilakunya tidak mencerminkan sikap ‘Yang Mulia’. Kami KKPHA dan Perpahi merasa tidak nyaman dan prihatin,” ujar Harifin Tumpa.
Menurutnya, panggilan/sebutan “Yang Mulia” sesuai agama Islam mengandung makna ketaqwaannya, bukan karena jabatannya. Atau identik dengan nilai spiritual. Dia mengusulkan panggilan “Yang Mulia” lebih baik diganti dengan panggilan “Yang Terhormat”.
Dia memberi contoh dalam Ketetapan MPRS RI No XXXI/MPRS/1966 dimana telah mengatur penggantian sebutan “Paduka Yang Mulia” (P.Y.M), “Yang Mulia” (Y.M) Paduka Tuan (P.T) dengan sebutan Bapak/Ibu atau Saudara-Saudari sebagaimana tertera sebagai berikut:
“Bahwa untuk mewujudkan kembali kepribadian Bangsa secara konsekuen berdasarkan Pancasila dan untuk mengikis habis sisa-sisa feodalisme serta kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, perlu menetapkan dalam bentuk Ketetapan MPRS penggantian sebutan "Paduka “Yang Mulia”, “Yang Mulia”, Paduka Tuan menjadi Bapak/Ibu atau Saudara/Saudari".
“Aturan penggantian sebutan ‘Yang Mulia’ ini sampai diatur Tap MPRS yang menurut TAP MPRS sebutan itu adalah sebutan sisa peninggalan feodalisme dan kolonialisme. Maka dari itu, mengapa panggilan terhadap hakim tidak dibuat lebih nasionalis?”
Dia menyebut Peraturan MK No. 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan. Dalam Pasal 6 Peraturan MK No. 19/2009 itu diatur mengenai kewajiban para pihak yang berperkara, saksi, ahli, dan pengunjung sidang untuk bersikap tertib dan hormat kepada hakim dalam persidangan. “Namun tidak tercantum adanya peraturan yang mengharuskan seseorang yang menghadiri persidangan untuk menyebut hakim konstitusi dengan sebutan ‘Yang Mulia’?”
Demikian pula dengan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (SE Dirjen Badilum MA) No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan diatur pengunjung sidang wajib bersikap sopan, tertib, tidak merokok, tidak berbicara satu sama lain, tidak membawa senjata, dan lain-lain. “SE Dirjen Badilum itu juga tidak tertera kewajiban para pihak yang berperkara, penasihat hukum, saksi, ahli ataupun pengunjung lain untuk menyebut Hakim dengan sebutan “Yang Mulia.”
Bahkan, Peraturan Menteri Kehakiman Tahun 1983 mengatur penyebutan kepada hakim hanyalah “Saudara Hakim yang Terhormat”, bukan “Yang Mulia”. “Saya menyarankan panggilan ‘Yang Mulia’ seharusnya diganti dengan panggilan ‘Yang Terhormat’ saja bagi hakim. Karena kalau dulu itu sebutannya ‘Yang Terhormat’ Bapak/Ibu Hakim.”
Karena itu, pihaknya mengusulkan kepada pimpinan MA sebagai Lembaga peradilan tertinggi mempelajari dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah sebutan atau penggunaan “Yang Mulia” bagi Para Hakim dalam persidangan masih perlu untuk diteruskan/dipertahankan? “Sudah seharusnya MA mempelajari dan mempertimbangkan lebih lanjut sebutan ‘Yang Mulia’ ini,” pinta Harifin.
Menanggapi persoalan ini, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro enggan untuk mengomentari lebih jauh. “Saat ini MA belum mau berkomentar. Biarlah pembahasan mengenai panggilan Yang Mulia ini muncul dulu di publik dan dibahas oleh para ahli terlebih dahulu. Nanti perkembangannya seperti apa, baru MA akan mengambil sikap,” kata Andi saat dihubungi.
Seperti diketahui, panggilan “Yang Mulia” terhadap hakim di semua tingkat peradilan termasuk hakim konstitusi selama ini menjadi panggilan yang lazim dilakukan para pihak dalam proses persidangan di pengadilan ataupun MK.
