Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, saat konferensi pers di MA, Senin (03/8). Namun Nurhadi tak menjelaskan apa pertimbangan hukum majelis hakim yang diketuai Djoko Sarwoko itu. Kembali ke putusan Pengadilan Tipikor, imbuhnya.
Serentetan barang bukti dalam perkara Azmun dirampas untuk negara. Bahkan ada beberapa diantaranya yang dikompensasikan untuk membayar uang pengganti, antara lain sertifikat tanah di Tangkerang Selatan, Riau.
Mengacu pada putusan Tipikor, Azmun terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di-juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 KUHP. Hal itu sesuai dengan dakwaan primer jaksa.
Azmun terbukti melakukan perbuatan melawan hukum lantaran menelurkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada 15 perusahaan, antara lain PT Madukoro dan CV Putri Lindung Bulan. Padahal beberapa diantaranya adalah perusahaan fiktif yang sengaja didirikan Azmun untuk mendapatkan izin tersebut.
IUPHHK-HT diterbitkan Azmun untuk perusahaan-perusahaan yang belum membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH). Tindakan ini yang dinilai Majelis Hakim sebagai perbuatan melawan hukum secara formil. Karena SK Menteri Kehutanan No. 21/KPTS-II/2001 menentukan IUPHHK-HT selayaknya baru dapat diterbitkan setelah perusahaan pemohon izin melunasi IIUPH. Putusan tersebut juga mengungkapkan IUPHHK-HT terbitan Azmun ternyata juga tumpang-tindih dengan wilayah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Yos Raya Timber. Meskipun PT Yos Raya Timber kemudian mendapat kompensasi Rp6 miliar.
Tak berhenti sampai di situ, Azmun dinilai memfasilitasi take over IUPHHK-HT perusahan-perusahaan tersebut kepada PT Karya Sejahtera. Sementara PT Madukoro antara lain kecipratan fee 30 persen dari take over proses IUPHHK-HT.
Majelis Hakim menegaskan IUPHHK-HT terbitan Azmun yang menjadi penyebab penebangan hutan Pelalawan. Karena IUPHHK-HT adalah dasar Rencana Kerja Tahunan yang berfungsi untuk pedoman pemanfaatan hasil kayu di wilayah tersebut. Majelis Hakim juga menolak anggapan IUPHHK-HT cacat hukum, karena tidak ada satupun surat IUPHHK-HT yang diterbitkan Azmun yang sampai ditolak Menteri Kehutanan dalam verifikasinya.
















