Putusan MA ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 6 Januari 2009. Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman lima tahun lebih berat, tepatnya 16 tahun. Bertindak sebagai ketua majelis hakim dalam perkara banding adalah Janto Kartonomuljo, sedangkan hakim anggota terdiri dari Madya Suharja, Suryadjaya, Abdurrahman Hasan dan Amik Trihandriyani.
Menanggapi putusan MA, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Riyono, menyatakan cukup puas dengan putusan hakim karena tak terlalu jauh dengan tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa KPK menuntut hukuman 12 tahun penjara. Akan eksekusi setelah petikan putusan kita terima, kata Riyono melalui telepon.
Hanya, kata Riyono, ada putusan Pengadilan Tinggi yang penting jadi hilang. Yakni, perampasan terhadap hasil korupsi yang dinikmati 15 perusahaan penerima IUPHHK-HT. Namun ia mengakui, putusan itu sulit dieksekusi lantaran tak masuk dalam daftar barang bukti.
Hingga berita ini diturunkan, hukumonline belum mendapat konfirmasi dari pengacara Azmun, Hieronimus Dani. Saat dihubungi telepon genggamnya tak aktif.
















