MA Larang Hakim dan Aparatur Peradilan Bepergian Keluar Kota
Berita

MA Larang Hakim dan Aparatur Peradilan Bepergian Keluar Kota

Hakim dan aparatur peradilan harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik.

Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit
Gedung MA. Foto: RES
Gedung MA. Foto: RES

Mahkamah Agung (MA) memperpanjang masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal selama masa pencegahan penyebaran Covid-29 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan dibawahnya hingga 13 Mei 2020. Selanjutnya, akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kondisi dan kebutuhan.

 

Hal ini berdasarkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran MA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 20 April 2020.

 

Baca Juga: MA: Sidang Perkara Pidana Tetap Digelar atau Ditunda, Ini Syaratnya!  

 

Terbitnya perubahan SEMA Pencegahan Penyebaran Covid-19 ini menyikapi SE Menpan dan RB No. 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas SE Menpan dan RB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang telah memperpanjang masa tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (WFH) sampai tanggal 13 Mei 2020.      

 

Hal terpenting dari SEMA No. 3 Tahun 2020 ini, MA menegaskan guna mencegah penyebaran Covid-19 dan memastikan terpenuhinya pelayanan peradilan, selama berlakunya SEMA ini hakim dan aparatur peradilan tidak boleh berpergian ke luar kota tempat tinggal/tempat melaksanakan tugas atau tidak kembali ke daerah asalnya selama masa pencegahan penyebaran Covid-19.

 

“Hakim dan aparatur peradilan harus senantiasa siaga apabila sewaktu-waktu diminta untuk kembali ke kantor pada hari dan jam kerja untuk tugas yang bersifat mendesak dan harus hadir secara fisik,” demikian bunyi poin 2 SEMA No. 3 Tahun 2020 ini.  

 

Dalam poin 3 SEMA ini disebutkan SEMA No. 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 23 Maret 2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SEMA No. 3 Tahun 2020 ini.

 

Sebelumnya, SEMA No. 2 Tahun 2020 ini mencabut SE Sekretaris MA No. 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya tertanggal 17 Maret 2020. 

 

Hal terpenting yang menjadi sorotan publik termuat dalam poin 2 tentang Persidangan Pengadilan. Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19.

 

Selain itu, persidangan perkara pidana, pidana militer, jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal.

 

Untuk penanganan perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya, Hakim dapat menunda pemeriksaan walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam berita acara sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.

 

Jika perkara tidak memungkinkan untuk ditunda dan harus disidangkan, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan. Kedua, majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing).

 

Ketiga, majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian pemeriksaan suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak yang akan hadir atau dihadirkan di persidangan. Keempat, majelis hakim ataupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai kondisi dan situasi persidangan.

 

“Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigation untuk persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara,” demikian bunyi poin 2 huruf e SEMA No. 1 Tahun 2020 ini,    

 

Namun, poin 6 SEMA ini mengatur dalam hal pemerintah pusat mengumumkan karantina menyeluruh atau dikenal dengan istilah lockdown baik untuk daerah tertentu atau nasional, MA dan Badan Peradilan di bawahnya akan menyesuaikan. SEMA ini mencabut SE sebelumnya yang diterbitkan Sekretaris MA tertanggal 17 Maret 2020.

 

Namun dalam perkembangannya dan kesepakatan sejumlah lembaga, sebagian besar persidangan untuk perkara pidana/pidana khusus dilaksanakan secara online atau ditunda sama sekali tergantung kesiapan penyediaan fasilitas video conference di masing-masing lembaga. Sedangkan untuk perkara perdata, tata usaha negara, dan agama umumnya sudah memanfaatkan sistem persidangan online melalui sistem e-court dan e-litigasi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info