Pria kelahiran Medan 14 Agustus 1947 ini dilantik bersama 17 hakim agung lainnya. Yakni, Ngurah Adnyana, Abdurrahman, Dirwoto, Kaimuddin Salle, Mieke Komar, Mansyur Kartayasa, Rehngena Purba, Muchsin, HM Hakim Nyak Pha, Ahmad Sukardja, Abdul Manan, Habiburrahman, Ahmad Kamil, Hamdan, Imron Anwari, Titi Nurmala Siagian, dan Widayatno Sastro Hardjono.
Sementara Suwardi mengawali karirnya sebagai hakim pada 13 November 1982 saat diangkat menjadi hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru. Ia cukup lama bertugas di PN Banyuwangi dan PN Samarinda, hingga akhirnya diangkat menjadi Wakil Ketua PN Palu pada 17 Mei 1996. Tak berselang lama, Suwardi dipercaya menjadi Ketua PN Palu pada Januari 1999.
Satu setengah tahun kemudian, tepatnya pada Mei 2000, Suwardi hijrah ke Jakarta dan dipercaya “menggawangi” Ketua PN Jakarta Utara. Pada Mei 2003, ia diangkat menjadi hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan. Kemudian pernah dipercaya sebagai Ketua PT Tanjungkarang dan Wakil Ketua PT Jakarta hingga akhirnya terpilih dan diangkat sebagai hakim agung pada 30 Desember 2008.
Pria kelahiran Metro 19 Mei 1947 ini, dipilih Komisi III DPR sebagai hakim agung bersama dengan lima hakim agung lainnya. Yakni, Syamsul Maarif (Ketua KPPU/Lektor FH Universitas Brawijaya) Djafni Djamal (Wakil Ketua PT Padang), Mahdi Soroinda Nasution (Wakil Ketua PT Pekanbaru), Takdir Rahmadi (Dosen FH Universitas Andalas), dan Andi Ayyub Saleh (Dosen FH Universitas Hasanuddin).
