Mahkamah Agung (MA) memberikan respons atas pernyataan penasihat hukum Nadiem Makarim setelah majelis hakim membacakan putusan. Diketahui Nadiem divonis pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp809 miliar subsider 5 tahun pidana penjara dalam perkara korupsi Chromebook dan Chromebook OS.
Setelah membacakan putusan, majelis menyampaikan hak Terdakwa dan penuntut umum, jika tidak menerima putusan maka dalam waktu 7 hari para pihak bisa menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Awalnya majelis menyatakan putusan dari majelis hakim ada perbedaan pendapat dari hakim anggota IV yaitu Andi Saputra. Perbedaan pendapat ini bukanlah suatu kelemahan tetapi merupakan cerminan kebenaran dan integritas dari majelis hakim.
Baca Juga:
- Ketika Hakim Pertimbangkan Amicus Curiae di Putusan Nadiem
- Bantah Kriminalisasi Kebijakan, JPU Sebut Vonis Nadiem Murni Penegakan Hukum
- Uang Pengganti Rp809 Miliar Berujung Rekomendasi Hakim Terapkan TPPU dan Pidana Korporasi
“Demikian putusan yang dijatuhkan baik penuntut umum, advokat dan terdakwa mempunyai hak yang sama melakukan upaya hukum jika tidak sependapat. Dan untuk putusan di awal kami sampaikan bahwa putusan ini sudah lengkap dan akan kami serahkan besok, sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian putusan ini dinyatakan selesai dan ditutup,” ujar Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah menutup sidang, pada Selasa (30/6).
Ketika majelis beranjak meninggalkan ruang sidang, Penasihat hukum Nadiem menyatakan pendapatnya. “Yang Mulia ini ada acara yang belum terlewatkan adalah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan sikapnya,” ujar penasihat hukum Nadiem.
Majelis sempat berhenti sejenak, kemudian kembali melanjutkan untuk meninggalkan ruang sidang. Hal itu membuat penasihat hukum Nadiem yang lain, Ari Yusuf Amir mempertanyakan hal tersebut. “Loh kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya?” ujar Ari.
















