Djoko bahkan mengaku senang dengan kehadiran KPK ini. "Terlebih lagi saya paling senang karena saya kan bagian pengawasan," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Muda Bidang Pengawasan MA ini. Dengan kedatangan KPK, Djoko berharap akan terihat kekurangan di tubuh MA yang ke depan bisa diperbaiki.
Meski Djoko menyambut baik, namun masih ada sejumlah pertanyaan dibenaknya. Ia mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor lembaga negara belum mengklarifikasi data-data yang mereka punya. "Makanya saya juga bingung mereka dapat data darimana?" ujarnya.
"Angka yang dicurigai juga tidak tahu menghitungnya bagaimana? Perkara yang mana? Apa yang sudah diputus atau yang belum diputus?" demikian sejumlah pertanyaan yang ada dibenak Djoko.
Sebelumnya, sempat terungkap temuan awal BPK tentang rekening atas nama Ketua MA Bagir Manan. Nilainya lumayan besar, yakni Rp7,45 miliar.
Antasari menjelaskan temuan BPK hanya menjadi acuan. Ia pun masih memiliki sejumlah pertanyaan seperti yang dikemukakan Djoko. Mantan Direktur Penuntutan pada Jampidum Kejaksaan Agung ini berharap pertanyaan itu menjadi jelas setelah Tim Penyelidik KPK masuk ke MA. "Nanti akan dipertanyakan apa dasar penarikan biaya perkara, berapa jumlahnya, penempatan biaya perkara itu dimana, kemudian bagaimana pemanfaatan biaya perkara itu dan seterusnya," tanya Antasari panjang lebar.
Antasari menambahkan, fakta-fakta hasil dari jawaban itu akan ditinjau dari aspek hukum. “Kita lihat posisi hukumnya kemudian. "Apakah ini ada indikasi tindak pidana, indikasi administratif, atau indikasi perdata?"
Mengenai pemanfaatan biaya perkara, Antasari sebenarnya bisa menyimak pengakuan Bismar Siregar. Mantan Hakim Agung ini sempat menceritakan pengalamannya dalam mengelola biaya perkara ketika menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bismar mengaku, kala itu menerapkan biaya perkara yang cukup tinggi. Biaya perkara itu digunakan untuk pembangunan, baik fisik maupun psikis.
