Bismar menjelaskan pembangunan fisik meliputi pembanganan gedung pengadilan. Sedangkan, pembangunan psikis meliputi pemberian insentif kepada hakim dan karyawan. "Kalau mereka kurang gajinya, atau anaknya mau masuk sekolah, kan bisa dibiayai," jelasnya akhir bulan lalu.
Belum kirim surat
Meski Djoko mengaku akan kooperatif dengan KPK, tapi nampaknya KPK perlu mempersiapkan sedikit syarat adminstratif. Syarat adminstratif itu adalah surat yang ditujukan kepada Ketua MA. "KPK belum mengirimkan surat untuk meminta beberapa data," ujar Bagir, ketika ditanya mengenai rencana kedatangan KPK ini.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki menilai surat tersebut bukanlah hal yang terlalu penting. "Surat itu kan aspek administratifnya saja," tuturnya usai bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (13/6).
Teten menegaskan KPK punya kewenangan untuk memeriksa siapa saja. Menurutnya, KPK harus mempertahankan integritas institusinya. "Itu kan hanya memeriksa administrasi keuangan. Jadi periksa saja. Itu kan audit biasa," pungkasnya.
