Senada dengan Ridwan Mansyur, Eryanto menilai pemberian kewenangan ke pengadilan bisa meminimalisir potensi kesewenang-wenangan pemerintah terhadap ormas.
Tentang pembatasan waktu 30 hari, MA juga tak keberatan. Pengadilan sudah punya pengalaman serupa dalam menangani perkara-perkara pemilu. Perkara pemilu juga dibatasi oleh waktu alias speedy trial. “Kita ambil contoh misalnya kasus sengketa pemilu atau pidana pemilu dalam jangka 30 hari harus sudah diputus, ini untuk menghindari rangkaian pelaksanaan pemilu selesai, perkaranya baru diputus,” ujarnya membandingkan.
