“Pertumbuhan Indonesia bisa berkualitas apabila SDM-nya juga berkualitas, karena salah satu ciri negara maju adalah makin meningkatnya kualitas SDM,” ujarnya.
Ketua Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo, Harijanto, mengapresiasi program ini karena memberi dampak positif. Bahkan KPK juga merekomendasikan program ini menjadi pilot project bagi program-program lainnya. Dia berharap melalui program ini bisa membantu angkatan kerja mencapai pekerjaan dan wirausaha yang layak terutama saat investasi dunia bisa kembali masuk ke Indonesia setelah pandemi.
“Seluruh jajaran Apindo siap melakukan sosialisasi pada anggota kami agar program Kartu Prakerja dapat berjalan efektif 5 tahun mendatang,” imbuhnya.
Prioritaskan pencari kerja dan magang
Sekjen OPSI, Timboel Siregar, menyambut baik program Kartu Prakerja karena meningkatkan skill angkatan kerja. Tapi program ini dinilai masih menekankan pada bantuan tunai dan alokasi biaya pelatihan paling banter Rp1 juta. Dia mengusulkan program ini lebih menekankan pada pelatihan langsung di lapangan, sehingga peserta bisa menggunakan peralatan dan benar-benar paham.
Timboel berharap program ini diprioritaskan untuk pencari kerja. Faktanya 91 persen dari pengangguran belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat. Pelatihan untuk pekerja/buruh harusnya diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dimana hal ini pernah dilakukan tahun 2019. “Manfaat pelatihan ini seharusnya menjadi pelaksanaan prinsip kesembilan SJSN yaitu hasil investasi dikembalikan kepada peserta,” usulnya ketika dihubungi, Jumat (3/9/2021).
Melalui MoU tersebut, Timboel mengusulkan agar pengusaha membuka ruang lebih luas untuk pemagangan, sehingga peserta pelatihan lebih mudah memahami tentang pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja. Tak ketinggalan peran pengawas ketenagakerjaan penting untuk mengawasi pelaksanaan pemagangan tersebut.
Timboel menyarankan ke depan pemerintah semestinya membentuk badan nasional pelatihan vokasional. Lembaga ini diperlukan untuk mengkonsolidasi seluruh pelatihan vokasional yang selama ini dilaksanakan secara tersegmentasi oleh kementerian/lembaga.
“Nantinya Kementerian Ketenagakerjaan tidak lagi melakukan pelatihan, sehingga alokasi anggaran pelatihan di Dirjen Pelatihan dan Produktivitas diserahkan ke Badan Pelatihan Vokasional tersebut,” sarannya.