Bank Indonesia (BI) dan sejumlah bank di Indonesia meluncurkan kartu debet dan ATM berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Garuda secara bersama di kantor pusat BI, Jakarta, Kamis (3/5/2018).
"Kami juga mendengar dukungan penuh dari pemerintah bahwa GPN ini akan menjadi sistem yang akan membuat sistem pembayaram aman, efisien, dan lancar," kata Gubernur BI Agus Martowardojo seperti dikutip Antara.
GPN adalah sistem yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. Tujuannya, membangun ekosistem pembayaran ritel yang interkoneksi, interoperabilitas, serta mampu memproses transaksi secara domestik, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati efisiensi. Hingga April 2018, BI telah melakukan implementasi GPN dengan memberikan persetujuan penerbitan kartu berlogo GPN Garuda kepada 98 penerbit.
Agus menjelaskan peluncuran GPN merupakan momentum penting implementasi cetak biru sistem pembayaran Indonesia. GPN menghilangkan fragmentasi sistem melalui interoperabilitas antarpenyelenggara jasa sistem pembayaran. GPN menata ulang infrastruktur sistem pembayaran melalui penyelenggaraan lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga services.
Ia juga mengatakan platform sistem pembayaran yang ada masih ekslusif dan juga belum saling terhubung, sehingga belum mampu menyediakan ekosistem yang saling melayani. "Ilustrasi sederhananya adalah banyaknya deretan ATM di mal-mal dan berjejernya mesin-mesin EDC di kasir di supermarket," ucap Agus. Baca Juga: Perbankan Daerah Segera Implementasi Sistem Pembayaran Nasional
Fragmentasi tersebut melahirkan inefisiensi seperti biaya investasi perluasan infrastruktur dan teknologi menjadi tinggi karena industri perbankan enggan berbagi layanan, misalnya untuk mesin ATM di satu lokasi.
Agus berpendapat investasi berlebih akibat inefisiensi tersebut dapat direlokasi ke daerah di penjuru Tanah Air yang masih kekurangan infrastruktur sistem pembayaran, sehingga bisa mendukung inklusi keuangan.
Ke depan, GPN disiapkan untuk dapat memperluas layanan pada transaksi pembayaran dalam jaringan (e-commerce) untuk seluruh instrumen pembayaran dengan menggunakan kartu dan memperluas kerja sama pemrosesan transaksi dengan prinsipal internasional. "GPN ini tidak dapat ditunda lagi, harus diwujudkan untuk kepentingan bersama," harapnya.
Dia menegaskan pengembangan dan penerapan GPN tidak bermaksud untuk melakukan proteksionisme. "Kalau kita membangun GPN, kita tidak bermaksud melakukan proteksionisme atau kegiatan yang hanya untuk kepentingan nasional," kata Agus melanjutkan.
Mantan Menteri Keuangan ini menjelaskan prinsipal asing yang berusaha di Indonesia tetap akan disambut dengan baik untuk berusaha dan berkembang di Indonesia. Seandainya pemegang kartu oleh penerbit yang dilakukan di Indonesia melakukan transaksi pada pedagang-pedagang di Indonesia, maka sudah sepatutnya melakukan routing (pengiriman data antar jaringan) lewat domestik.
"Tetapi kalau ada pemegang kartu dari luar negeri belanja di Indonesia, tentu kami izinkan untuk routing ke luar negeri. Indonesia hanya ingin meyakini bahwa kita bisa menjaga sistem pembayaran nasional dengan baik," kata Agus.
Menurutnya, implementasi GPN merupakan landasan bagi sistem pembayaran ke depan. Misalnya menyangkut penguatan peraturan tentang uang elektronik dan penguatan pengaturan standardisasi kode respons cepat (QR code).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menjelaskan bahwa GPN mendukung visi pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menyatukan sistem pembayaran.
Ia menjelaskan teknologi itu berkembang begitu pesat. Sistem pembayaran nasional harus dapat diselesaikan secara domestik sebagai wujud kedaulatan.
"Apabila tidak menyelesaikan urusan pembayaran nasional secara domestik, kita habis dilibas karena perekonomian kita didasari sistem pembayaran. Kalau sistem pembayaran tergantung sistem pembayaran dari luar, bagaimana kita bisa mengatakan kita berdaulat dan mandiri," kata Rini.
Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan saat ini terdapat 115 bank di Indonesia telah menerbitkan secara bertahap kartu debet GPN sejak Maret 2018. "Pemilik kartu debet bank tertentu bisa melakukan transaksi melalui ATM atau EDC bank lain, tanpa menggunakan koneksi prinsipal internasional lagi," ujar Direktur Utama Bank Mandiri tersebut.
Seperti diketahui, sistem GPN efek berlakunya Peraturan BI No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional atau dikenal National Payment Gateway(NPG). Aturan ini sebagai integrasi sistem pembayaran nasional yang saling terhubung (interkoneksi) dan saling dapat dioperasikan (interoperabilitas). Tujuannya, mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal sekaligus memudahkan pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik. Diharapkan GPN ini dapat mendorong peningkatan penggunaan transaksi nontunai (elektronik) oleh masyarakat.
Hal terpenting PBI GPN ini mengatur ruang lingkup GPN mencakup transaksi pembayaran domestik meliputi tiga hal. Yakni keterhubungan antara jaringan switching yang satu dengan jaringan switching yang lain; interkoneksi dan interopabilitas kanal pembayaran antara jaringan pada kanal pembayaran satu dengan kanal pembayaran lain yang memungkinkan penggunaan instrumen pembayaran selain dari infrastruktur penerbit; dan interopabilitas instrumen pembayaran pada infrastruktur selain penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.
Selain itu, pihak dalam GPN ini dibagi dua yakni penyelenggara dan pihak yang terhubung dengan GPN. Pihak yang terhubung dengan GPN, meliputi penerbit, acquirer, penyelenggara payment gateway, dan pihak lain yang ditetapkan BI. Sedangkan penyelenggara GPN meliputi Lembaga Standar, Lembaga Switching, dan Lembaga Services. Ketiga lembaga itu, punya kriteria tersendiri yang diatur rinci dalam PBI tentang GPN.
Lembaga switching itu sendiri adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan penghubung penerusan data transaksi pembayaran yang menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), uang elektronik, dan/atau transfer dana. Lembaga standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan. Sedangkan, lembaga services adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan industri sistem pembayaran ritel. (ANT)
