Sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa mantan Ketua DPRD Jawa Tengah (Jateng), Murdoko akhirnya bermuara. Majelis hakim yang dipimpin oleh Marsuddin Nainggolan menjatuhkan vonis terhadap Murdoko selama dua tahun enam bulan penjara.
Ditambah lagi terdakwa juga dikenakan pidana denda sebesar Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan.
"Mengadili, menyatakan terdakwa Murdoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana turut serta secara berlanjut sebagaimana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata Marsuddin di persidangan, Kamis (8/11).
Dalam pertimbangannya, majelis menilai terdakwa terbukti menggunakan uang kas Pemerintah Kabupaten Kendal sebesar Rp4,75 miliar untuk kepentingan diri sendiri. Menurut anggota majelis hakim Pangeran Napitupulu, penerimaan uang oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Bupati Kendal Hendo Boedoro dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Warsa Susilo.
Selaku anggota DPRD, terdakwa seharusnya memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah. Namun, perbuatan terdakwa yang bekerjasama dengan Hendi dan Warsa malah bertentangan dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara/daerah. "Yakni penggunaan dana dilakukan tanpa melalui prosedur," katanya.
Atas serangkaian perbuatan terdakwa tersebut, majelis menilai bahwa terdakwa Murdoko telah turut serta menyalahgunakan kewenangan dan jabatan Hendi dan Warsa selaku pejabat di Pemkab Kendal. Sehingga menyebabkan negara/daerah Pemkab Kendal dirugikan atas perbuatan tersebut. Dengan begitu, majelis menilai, Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor tepat dikenakan terhadap terdakwa.
Untuk itu, lanjut Marsuddin, karena terdakwa dikategorikan sebagai pelaku peserta, maka vonis yang dijatuhkan tidak lebih lama dari pelaku utamanya, yaitu Hendi yang dihukum selama tujuh tahun dan Warsa yang dihukum empat tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA). Bahkan, pembayaran uang pengganti yang telah dilakukan Hendi harus diperhitungkan sebagai pengembalian uang ke negara.
"Uang yang diperoleh terdakwa dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Hendi dan Warsa harus diperhitungkan sebagai pengembalian pembayaran uang pengganti. Karena sudah dibayar maka tidak dibebankan uang pengganti kepada terdakwa. Pengembalian ini dimasukkan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa," ujar Marsuddin.
Anggota majelis hakim I Made Hendra menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam pertimbangan putusan. Perbedaan yang diutarakan Made khusus terkait pasal yang harus dijerat ke terdakwa. Karena keempat hakim yang lain menilai terdakwa bersalah melanggar dakwaan subsidair, yakni Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor, sedangkan Made menilai terdakwa melanggar dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi.
Hal ini dikarenakan, unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor tidak harus mempersyaratkan melanggar jabatan dan kewenangannya. Menurut Made, terdakwa selaku anggota DPRD tidak memiliki kewenangan secara langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemkab Kendal. Sebaliknya, sedangkan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor harus ada syarat penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.
"Terdakwa adalah seorang anggota DPRD Semarang, bukan pejabat di Kabupaten Kendal, maka bukan pula orang yang punya kewenangan dan jabatan di Kabupaten Kendal. Maka pasal yang bisa dikenakan ke terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor," tutur Made.
Menurutnya, perbuatan melawan hukum terdakwa terbukti dengan cara memanfaatkan hubungan saudara kandung dengan Hendi sehingga bisa meminjam uang kas Pemkab Kendal. Tapi sayangnya, peminjaman tersebut tak pernah dikembalikan oleh terdakwa. "Terdakwa memanfaatkan kakak kandung terdakwa, Hendi Boedoro selaku Bupati Kendal," katanya.
Atas putusan ini, baik terdakwa maupun tim penasihat hukumnya sama-sama pikir-pikir, apakah akan mengajukan banding atau tidak. Hal senada juga diutarakan oleh tim penuntut umum KPK.
