Pada awal Oktober lalu, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat Nomor R.41.Pres.10/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 ke DPR terkait usulan tujuh orang calon anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2020-2025. Ketujuh nama itu telah dinyatakan lulus serangkaian seleksi sejak April-September 2020 oleh Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KY Tahun 2020 yang diketuai Maruarar Siahaan.
Maruarar dibantu Anggota Pansel lain yakni Harkristuti Harkrisnowo, Edward Omar Sharif Hiariej, Ahmad Fikri Assegaf, dan I Dewa Gede Palguna. Tahapan seleksi meliputi tes administratif, tes tertulis, uji kompetensi, tes kesehatan, dan wawancara. Awalnya, Pansel bakal menyerahkan 14 nama terbaik yang lulus semua tahapan seleksi itu untuk disampaikan ke Presiden atau dua kali lipat dari jumlah keanggotaan KY.
Selanjutnya, Presiden akan memilih 7 orang untuk diusulkan DPR untuk mendapat persetujuan. Ketujuh orang itu berasal dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat. Tapi, Pansel Calon Anggota KY hanya menyerahkan 7 nama kandidat Anggota KY kepada Presiden Jokowi. Namun begitu, Pansel telah menyiapkan nama pengganti bila ada yang ditolak atau tidak disetujui DPR. (Baca Juga: Presiden Serahkan 7 Calon Anggota KY ke DPR)
Berikut Tujuh Nama Calon Anggota KY terpilih Periode 2020-2025:
Mewakili unsur mantan hakim:
- Joko Sasmito (Anggota KY Periode 2015-2020)
- M Taufiq Hz (Hakim)
Mewakili unsur praktisi hukum:
- Sukma Violetta (Anggota KY Periode 2015-2020)
- Binziyad Khadafi (Advokat)
Mewakili unsur akademisi hukum:
- Amzulian Rifai (Ketua Ombudsman RI 2016-2020)
- Mukti Fajar Nur Dewata (Dosen)
Mewakili unsur anggota masyarakat:
- Dr Siti Nurjanah SH MH. (Pensiunan PNS)
Ketua Pansel Calon Anggota KY, Maruarar Siahaan mengatakan tujuh nama calon anggota KY yang diajukan Presiden ke DPR telah mengikuti serangkaian kompetensi terpadu. Mulai seleksi administrasi, seleksi kompetensi, kesehatan, wawancara terbuka termasuk masukan dari masyarakat, seperti PPATK dan KPK terkait profil dan integritas calon. “7 Calon Komisioner KY inilah yang terbaik yang kami rasa pantas mengurus KY lima tahun mendatang,” kata Maruarar Siahaan saat berbincang dengan Hukumonline belum lama ini.
Nantinya bila tujuh nama calon komisioner KY disetujui DPR, pihaknya bakal membekali mereka bagaimana tips mengawasi hakim yang baik dan bagaimana membedakan kode etik hakim dan teknik yudisial yang harus dipelajari lebih dalam oleh Anggota KY. Salah satunya, mempelajari metode pengawasan hakim di negara-negara lain hingga memberikan rekomendasi sanksi yang lebih tegas kepada hakim.
“Kemungkinkan ada bimbingan terlebih dahulu mengenai bagaimana mengawasi hakim, tapi tanpa menyinggung independensi hakim. Sebab, Komisioner KY yang baru nantinya harus menjalin kerja sama dengan MA dan harus membicarakan persoalan yang matang antara kode etik hakim dan teknik yudisial, yang sampai saat ini masih ada pemikiran konfrontatif diantara keduanya,” kata mantan hakim konstitusi ini.
Menurutnya, Anggota KY harus memiliki cara-cara tersendiri untuk mendeteksi adanya dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim guna menjatuhkan sanksi. Misalnya, cara yang bisa dilakukan Komisioner KY melakukan observasi, investigasi, mistery shopper, dan lain-lain. Komisioner KY juga harus mampu menjamin independensi para hakim di bawah Mahkamah Agung dalam memutus perkara, karena hal itu menyangkut hak masyarakat.
“Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kecurangan hakim. Misalnya, Komisioner KY dapat melihat rekaman video atau visual suara dalam persidangan dan fakta dalam berita sidang, sehingga dapat menilai hakim imparsial dan tidak imparsial,” kata pria yang akrab disapa Maru ini.
Tapi, Maru mengingatkan fakta dalam berita acara sidang tidak selalu sama dengan apa yang terjadi di lapangan. “Komisioner KY ke depan harus lebih objektif melihatnya, dan harus banyak melihat dari berbagai macam sudut,” pesan dia. (Baca Juga: 120 Calon Anggota KY Jalani Tahapan Seleksi)
Hal lain yang perlu diketahui Komisioner KY mengenai penerimaan gratifikasi. Sebab, hal ini sulit untuk melihatnya, indikatornya apa dulu, komisioner KY harus melihat petunjuk-petunjuk atau indikator yang mengarah pada adanya gratifikasi. Setelah itu, KY dapat melakukan pemeriksaan dan harus memastikan yang terjadi itu fakta otentik kebenarannya.
“Komisioner KY harus berwibawa, memiliki solidaritas satu sama lain, mereka harus solid karena merepresentasikan KY di mata publik. Jangan sampai ada Komisioner KY yang single fighter. Tetapi mereka harus bersama-sama dalam hal apapun (kompak, red),” kata Maru.
Terkait terpilihnya dua Komisioner KY petahana, Maru mengatakan Pansel menginginkan adanya kesinambungan roda organisasi antara satu periode KY dengan periode KY berikutnya. “Jadi tidak boleh semuanya berhenti agar ada kesinambungan dalam menjalankan roda aktivitas kegiatan KY,” kata dia.
Dia berharap Anggota KY terpilih periode 2020-2025, harus lebih baik daripada komisioner sebelumnya. Misalnya, temuan kecurangan hakim nantinya jangan langsung dipublikasi ke media, tetapi harus ditelusuri dulu lebih mendalam dan dieksekusi dengan prosedur yang ada. “Diharapkan pula Komisioner KY yang baru dapat melakukan komunikasi yang baik dengan MA, kepolisian, kejaksaan.”
