Robert nampak resah. Pengusaha kelapa sawit asal Medan ini sedang memikirkan bagaimana caranya menyediakan dana puluhan juta dolar Amerika dalam sekejap. Dana itu untuk membayar kekalahannya atas kontrak derivatif yang ia teken dengan Citibank N.A, bank asing terkemuka asal Amerika. Kontraknya sampai September 2009, kata pemilik PT Permata Hijau Sawit ini.
Robert mengaku menandatangani kontrak pada Agustus 2008. Jika tak membayar, ancaman gugatan bukannya tidak mungkin akan dilayangkan ke Robert.
Ternyata, bukan hanya Robert yang mengalami nasib serupa. Masih ada sejumlah ‘korban' transaksi derivatif di negeri ini. Selasa (10/02) siang, bertempat di Kantor Hukum Hotman Paris & Partners, 12 pengusaha lokal yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) berkonsultasi dengan Hotman Paris Hutapea. Advokat kondang ini memang kerap menangani kasus transaksi derivatif sejak 1990.
Dipimpin oleh ketua GPEI Amirudin Saud, para pengusaha itu berkeluh kesah seputar masalah yang mereka hadapi. Intinya, mereka merasa diberlakukan tidak adil dan dibohongi oleh bank—sebagian besar bank asing—dalam bertransaksi derivatif.
Mereka juga kecewa dengan Bank Indonesia (BI) yang tidak kunjung menindak bank-bank yang melakukan transaksi derivatif yang sifatnya spekulasi. Padahal, transaksi seperti itu jelas dilarang oleh otoritas perbankan nasional itu. Kami menyesalkan tindakan BI yang tidak proaktif untuk melindungi pengusaha lokal dari permainan spekulasi, kata Amirudin.
Bisa jadi Amirudin benar. Pengawasan BI terhadap bank yang melakukan transaksi derivatif spekulasi terkesan lemah. Bahkan pelarangan transaksi seperti itu baru diatur BI bulan November tahun lalu. Itu pun setelah banyak pengusaha termasuk bank lokal yang ‘kalah' ketika melakukan transaksi derivatif.
Meski tidak menyebutkan spesifik soal derivatif, tapi Surat Edaran BI No. 10/42/DPM tanggal 27 November 2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank, setidaknya menyiratkan adanya pelarangan terhadap transaksi derivatif spekulatif terutama kontrak yang terkait pembelian mata uang asing terhadap rupiah.
BI sendiri membantah jika dikatakan tidak mengawasi transaksi tersebut. Gubernur BI Boediono akhir Januari lalu mengatakan, jumlah transaksi derivatif masih dalam batas aman. Namun, mantan Menko Perekonomian ini mengaku belum mengetahui jumlah pasti transaksi itu lantaran masih diteliti. BI, sambung dia, juga terus memperketat pengawasan atas produk derivatif perbankan. Otoritas moneter ini berjanji akan menyelesaikan masalah derivatif yang sudah terjadi antara nasabah dengan bank.
Sejauh ini transaksi derivatif yang dilakukan perbankan masih dilegalkan BI. Asalkan ya itu tadi, tak ada unsur spekulasi laiknya perjudian dan bukan derivatif dari perjanjian kredit. Pengaturan transaksi semacam itu sudah diatur sejak 2005 melalui Peraturan BI No. 7/3/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif. PBI itu mengatur transaksi derivatif yang dibolehkan dan dilarang.
Sekedar pengetahuan, transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti, suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit (Pasal 1 (2) PBI No. 7/3/PBI/2005).
Sederhananya, derivatif merupakan kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran, dimana pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai di masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok.
Dalam perkembangannya, rumusan dan transaksi derivatif kian kompleks. Awalnya transaksi ini bertujuan untuk transaksi lindung nilai kurs valuta asing dari fluktuasi nilai tukar mata uang dalam negeri. Belakangan transaksi ini semakin rumit dan digunakan untuk tujuan spekulasi tanpa ada perjanjian pokok yang mendasarinya (underliying transaction).
Modusnya Klasik
Maka, jika tak paham betul, sebaiknya nasabah jangan gampang tergiur oleh rayuan bankir yang menawarkan produk derivatif. Alih-alih ingin meraup keuntungan, yang didapat justru kerugian. Hal inilah yang ditekankan Hotman Paris. Menurut Hotman, pengusaha lokal tidak sadar ketika menandatangani kontrak derivatif.
Pada waktunya, kontrak itu merupakan ‘bom kehancuran keuangan' karena pengusaha ‘kalah' dan harus membayar bank dalam jumlah besar, ujar Hotman yang juga menjabat President Indonesia Law Society, sebuah lembaga bantuan hukum yang peduli pada penegakan dan pengembangan hukum bisnis.
Hotman menjelaskan, banyak bank asing yang menjadi pemain transaksi derivatif di Indonesia. Transaksi biasanya dilakukan melalui cabang bank tersebut yang ada di Negeri ini. Ironisnya, transaksi seperti itu sudah merambah ke bank-bank lokal, termasuk bank syariah.
Mengenai modusnya, masih seperti dulu, kata Hotman. Ada tiga modus yang biasa digunakan bank dalam bertransaksi derivatif. Pertama, bank menawarkan transaksi derivatif ke nasabah tanpa ada perjanjian dasar. Kedua, bank asing—dengan menggunakan cabangnya di Indonesia—membujuk nasabah potensial untuk melakukan transaksi derivatif margin trading, yakni transaksi derivatif tanpa pergerakan (transfer) dana pokok.
Ketiga, transaksi derivatif sering menyesatkan, tidak transparan tentang resiko dan minim informasi. Bank biasanya menggunakan rumus-rumus keuangan yang amat canggih yang dikaitkan ke berbagai faktor sehingga pengusaha lokal tidak mengerti dan berakhir dengan kerugian besar bagi pengusaha lokal, kata Hotman.
Kecanggihan rumus keuangan dalam kontrak derivatif ini diakui oleh Siti Ch Fadjrijah. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (10/2), Deputi Gubernur BI ini mengakui bahwa produk derivatif yang berkembang saat ini amat rumit. Masya Allah ternyata produk itu demikian maju. Kami belum terpikir, ternyata sudah ada produk seperti itu, ujar Fadjrijah.
Hotman sendiri setuju jika dikatakan BI tidak proaktif untuk melindungi nasabah. BI, kata dia, tidak konsekuen dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap para bank yang melakukan transaksi derivatif spekulatif. Seharusnya, sambung Hotman, BI secara terbuka mengumumkan ke masyarakat bahwa transaksi derivatif untuk tujuan spekulasi adalah tidak sah karena melanggar PBI No. 7/3/PBI/2005. Nasabah juga berhak untuk melakukan pemutusan kontrak, tegas dia.
Hotman juga mendesak Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) Sofyan A. Djalil untuk melindungi harta negara lantaran banyak BUMN yang kalah dalam transaksi derivatif. Menneg BUMN sebaiknya memerintahkan BUMN untuk memutuskan kontrak derivatif yang murni bertujuan spekulatif, saran Hotman.
