Penjelasan Pasal itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan organisasi advokat adalah seperti yang diatur dalam Pasal 32 Ayat (4) UU Advokat. Sehingga, kata Harry, yang paling berhak menyandang organisasi advokat adalah Peradi. Kami sesalkan sikap Pengadilan Tinggi yang hanya membaca Pasal 4 UU Advokat saja. Kami juga menyesalkan sikap MA yang plintat-plintut, tegas Harry.
Jika MA masih tak tegas menentukan pilihan, tidak demikian halnya dengan pemerintah. Seperti dilansir harian Kompas, Departemen Hukum dan HAM sudah mantap dengan pilihannya. Peradi. Bahkan kabarnya sang Menteri sudah berkirim surat resmi kepada MA pada akhir November 2008 lalu.
