Masuk Kurir Keluar Bandar, Sengkarut Di Balik Jeruji yang Sesak
Terbaru

Masuk Kurir Keluar Bandar, Sengkarut Di Balik Jeruji yang Sesak

Reformasi pemasyarakatan harus dimulai dari penanganan overcrowding, profesionalisme sumber daya petugas, pemerataan Bapas, layanan berbasis HAM, monitoring hingga evaluasi.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Guru Besar Kriminologi Fisip Universitas Indonesia (UI), Prof Adrianus Meliala dan Guru Besar Hukum Pidana dan HAM FHUI, Prof Harkristuti Harkrisnowo saat RDPU dengan Komisi XIII DPR, Kamis (4/6/2026). Foto: Istimewa
Guru Besar Kriminologi Fisip Universitas Indonesia (UI), Prof Adrianus Meliala dan Guru Besar Hukum Pidana dan HAM FHUI, Prof Harkristuti Harkrisnowo saat RDPU dengan Komisi XIII DPR, Kamis (4/6/2026). Foto: Istimewa

Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum tuntas. Dampak overcrowding itu merembet ke berbagai hal mulai dari potensi penyalahgunaan kewenangan, korupsi, kekerasan, dan pelanggaran HAM.

Guru Besar Hukum Pidana dan HAM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof. Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan lembaga pemasyarakatan kini memiliki tugas baru. Sebab tidak hanya membina warga binaan di rutan dan lapas, tetapi juga mengawasi terpidana yang menjalani pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, serta menyiapkan proses reintegrasi mereka ke masyarakat.

Terbitnya KUHP dan KUHAP baru mengubah paradigma pemidanaan. Sistem peradilan pidana bukan lagi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, tapi termasuk pemasyarakatan. Bahkan pemasyarakatan harus dimulai sejak tahap penyidikan melalui pelayanan yang diberikan kepada tahanan.

“Jadi tugas pemasyarakatan bukan dimulai saat putusan dijatuhkan tapi sejak penyidikan dilakukan,” kata perempuan yang akrab disapa Prof Tuti itu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi XIII DPR, Kamis (4/6/2026).

Baca juga:

Bagi Prof Tuti overcrowding menjadi isu utama dalam pembaruan pemasyarakatan. Program pembinaan yang digelar pemasyarakatan berkaitan erat dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Tercatat jumlah pembimbing kemasyarakatan yang tersedia hanya 2.570, padahal yang dibutuhkan sekitar 16.500 petugas. Overcrowding mempengaruhi kualitas pembinaan, mereduksi gangguan keamanan, meningkatkan layanan kesehatan dan memastikan perlindungan HAM.

“Keberhasilan integrasi sosial tercermin dari penurunan jumlah residivisme,” ujarnya.

Pada 2026, sebanyak 536 lapas dan rutan hanya mampu menampung sekitar 140 ribu orang, sementara jumlah warga binaan telah melampaui 275 ribu orang. Akibatnya, tingkat overcrowding mencapai 94,02 persen. Kondisi ini menimbulkan tantangan pada aspek anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur, dan layanan kesehatan, serta diperberat oleh belum optimalnya dukungan politik dan penganggaran dari pemerintah maupun DPR.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info