"Dengan kata lain, ada potensi monopoli distribusi di tangan pangkalan resmi, sementara masyarakat kecil yang selama ini mengandalkan pengecer akan kehilangan fleksibilitas dalam mendapatkan gas bersubsidi," tambah dia.
Achmad juga berpendapat skema subsidi langsung lebih aman dan tepat sasaran. Pemerintah dapat menerapkan sistem distribusi berbasis subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak, sehingga mereka dapat membeli LPG dengan harga bersubsidi tanpa harus bergantung pada jalur distribusi yang kompleks.
Pemerintah juga dapat mengadopsi mekanisme distribusi digital yang lebih transparan, seperti sistem kartu subsidi berbasis data yang memastikan hanya mereka yang berhak yang dapat membeli LPG 3 kg dengan harga subsidi. Dengan cara ini, subsidi dapat lebih tepat sasaran tanpa mengorbankan aksesibilitas bagi masyarakat kecil.
Selain itu, perluasan jangkauan pangkalan resmi juga harus diprioritaskan agar masyarakat tetap dapat membeli LPG dengan harga wajar tanpa mengalami kesulitan akses. Jika ada daerah-daerah yang tidak memiliki pangkalan resmi dalam jarak yang wajar, maka kebijakan ini sebaiknya ditinjau ulang atau diberikan pengecualian agar masyarakat di daerah terkait tidak mengalami kesulitan.
Dengan menerapkan solusi ini, dia meyakini pemerintah dapat tetap menjaga ketepatan sasaran subsidi tanpa menambah beban ekonomi bagi masyarakat kecil.
