Masyarakat Belum Terlindungi dari Penyimpangan Pers
Berita

Masyarakat Belum Terlindungi dari Penyimpangan Pers

Beberapa selebriti dan tokoh menjadi 'korban' dari penyimpangan pers. Selain pembunuhan karekter, mereka terganggu privacy-nya. Untuk mengurangi penyimpangan pers, perlu ada kode etik tunggal untuk profesi wartawan.

Hukumonline News
Hukumonline News
MTA
Bacaan 2 Menit
Masyarakat Belum Terlindungi dari Penyimpangan Pers
Hukumonline

Belakangan, mencuat berbagai kasus yang berkaitan dengan fungsi pers. Sebut saja kasus Ketua DPR Akbar Tandjung yang merasa dibunuh karakternya oleh harian Rakyat Merdeka (RM). Akbar merasa sangat terhina dan tercemarkan nama baiknya atas foto rekayasa dan heading berita ''Akbar Dihabisi, Golkar Nangis Darah'' yang dilansir RM pada terbitan 8 Januari 2002.

 

Begitu pun dengan pelawak Miing Bagito, yang diberitakan telah menikah 5 kali oleh tabloid Bintang Milenia (BM). Miing merasa telah dicemarkan nama baiknya dan mengajukan somasi ke. Contoh lainya, kasus pemberitaan pengusaha  Tomy Winata, yang berbuntut penyerbuan ke kantor Tempo.

 

Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D, Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Komunikasi Massa (LPPKM), menengarai bahwa penyimpangan pers ini merupakan efek samping dari pertumbuhan iklim kebebasan pers. "Dalam beberapa hal, pers di Indonesia sudah kebablasan. Kebebasan yang dimiliki insan pers dipergunakan secara melanggar etika dan tanggung jawab moral," kata Sendjaja.

 

Sendjaya mencontohkan, bentuk pembunuhan karakter, sebagaimana yang menimpa Akbar Tandjung. "Praktek ini umumnya menimpa individu yang diduga terlibat dalam perbuatan kejahatan. Meskipun, mungkin dalam kenyataanya masih ada juga sisi baiknya," ujar Sendjaja

 

Bentuk lainnya adalah gangguan terhadap privacy. Korban dari praktek penyimbangan ini adalah kalangan elite dan selebritis. Cara yang dipergunakan pun bermacam-macam. Dimulai dari penyadapan telepon, penggunaan kamera secara tersembunyi, hingga pengajuan pertanyaan-pertanyan yang bersifat pribadi.

 

Kode etik tunggal

Dhia Prekasha Yoedha, Ketua Yasasan Jurnalis Independen, berpendapat bahwa peraturan perundangan yang ada sekarang memang telah cukup untuk melindungi insan pers. "Tetapi, belum cukup untuk melindungi masyarakat dari penyimpangan yang dilakukan insan pers," kata Yoedha.

 

Untuk itu, menurut Yoedha, perlu dibentuk kode etik tunggal untuk profesi wartawan. Penegakan kode etik itu kemudian diserahkan kepada organisasi wartawan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info