Tajuk

Masyarakat Madani

Dalam banyak konteks diskusi, terbentuknya masyarakat madani dikaitkan dengan kehadiran nyata dari kelas menengah yang mempengaruhi bahkan menakhodai dan memotori proses demokratisasi suatu negara.

Oleh:
AS
Bacaan 2 Menit
Masyarakat Madani
Hukumonline

Mereka biasanya kumpulan yang tak begitu terorganisir dari para profesional, intelektual, akademisi, pemuka agama, pelaku bisnis, mahasiswa, media masa, politisi, tokoh LSM, dan pembentuk opini publik lainnya. Dalam banyak contoh, golongan aristokrat yang menginginkan perubahan juga acap kali terlibat. Ingat saja Revolusi Perancis dan juga Gerakan Boedi Oetomo di Indonesia. Banyak percobaan dilakukan, banyak pula kegagalan terjadi

Sejarah pergerakan nasional kita menunjukkan bahwa pergerakan nasional di awal abad 20, sumpah pemuda, proklamasi 1945, pemilu bebas pada 1955, pergerakan awal Orde Baru, sekitar peristiwa Malari, dan reformasi sejak tahun 1998, merupakan gerakan kelas menengah Indonesia yang kehadirannya dari waktu ke waktu timbul tenggelam tanpa tradisi yang kuat.

Pada masa Orde Baru, kelas menengah Indonesia dianggap tidak ada atau kalaupun ada dikecam sebagai bagian dari kemapanan yang menikmati hasil-hasil pembangunan yang semu dan tidak untuk kepentingan rakyat kecil. Kelas menengah menikmati peningkatan taraf hidup secara mengagumkan. Sementara mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, struktur ekonomi yang rapuh, supremasi hukum yang lemah, kehidupan politik yang direpresi, dan kehidupan sosial budaya serta pendidikan terus terdeteriorisasi.

Toh kelas menengah diam saja atau lemah tidak berkutik, dan mayoritasnya dengan berbagai topeng dan dalih hanya cari selamat. Terlepas dari banyaknya martir dari kalangan ini di masa itu, kelas menengah bisa dikatakan gagal memotori proses demokratisasi dan membentuk masyarakat madani karena semua kendali dan inisiatif dipegang erat oleh penguasa yang represif.

Reformasi sejak tahun 1998 sedang diuji, kesungguhan maupun kelanjutannya. Jatuhnya Soeharto jelas kerja dari kelas menengah. Pemikiran intelektual, kalangan profesi, tokoh LSM, akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat yang direpresi masih sedikit banyak mempengaruhi gerakan reformasi. Gerakan mahasiswa sangat mendorong banyak pihak untuk ikut mengakhiri kezaliman yang lama berkelanjutan.

Pembangkangan sipil sejumlah anggota kabinet dan tekanan militer juga akhirnya menjadi salah satu unsur yang memaksa pergantian pemerintahan pada Mei 1998 yang sangat fenomenal dalam sejarah Indonesia. Sekarang, mampukah golongan menengah kita melanjutkan reformasi, membentuk masyarakat madani, dan menjadi pengawas yang efektif agar negara tidak menjadi momok lagi, dan pemerintah tidak menjadi penguasa kejam lagi.

Masyarakat madani boleh saja menggantungkan nasib reformasi kepada lembaga-lembaga dan badan-badan baru yang dibentuk untuk tujuan reformasi. Masyarakat madani bisa saja mempercayakan wakil-wakilnya di parlemen untuk mempercepat dan mengawal reformasi. Namun, kecenderungan yang terjadi sekarang ini sangat mencemaskan.

Pemerintahan sekarang, atau siapapun juga penggantinya, kalaupun ini terjadi, tidak mempunyai kredibilitas tinggi untuk meneruskan reformasi di segala bidang, termasuk menegakkan supremasi hukum, memperbaki kehidupan ekonomi rakyat, serta memberikan sendi dan kehidupan sosial politik yang aman dan damai.

Masyarakat madani mempunyai begitu banyak pilihan. Dalam prinsip masyarakat madani, negara dan pemerintahan dibutuhkan untuk mengadministrasikan pengelolaan kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak. Negara dan pemerintah dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Negara dan pemerintah dibutuhkan untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta sederet lain fungsi-fungsi negara dan pemerintahan modern, demokratis, dan yang melaksanakan good governance.

Selebihnya, semua merupakan bagian dari kehidupan masyarakat madani. Kalau pemerintah tidak mampu membantu, atau pemerintah berpaling muka dari urusan-urusan masyarakat madani, masyarakat madani tidak perlu banyak peduli. Mari kita urus diri kita sendiri. Kembangkan ekonomi kerakyatan dan antar-daerah. Awasi dan diskusikan secara terbuka proses penuntutan dan peradilan serta penentuan kebijakan publik. Awasi kinerja wakil-wakil kita di parlemen, dan minta pertanggungjawaban mereka pada pemilihnya.

Didik sendiri anak-anak kita dan masyarakat sekeliling kita sebagai tambahan pendidikan formal. Kembangkan adat istiadat lama untuk merembugkan semua perselisihan dalam masyarakat. Kembangkan teknologi dari skala rumah, industri kecil dan kemitraan dengan industri besar.

Masih banyak lagi deretan dari kegiatan masyarakat madani. Kalau ini terjadi, negara dan pemerintah tidak lagi menjadi penting dan tidak mengendali. Kita bisa hidup dengan kehidupan bersahaja, lebih tenang, dan tanpa beban, bebas dari gonjang ganjing elite politik, dan suasana caci memaki.

Tags: