Sedangkan Dewas BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari 2 orang dari Kementerian Ketenagakerjaan, 2 orang dari Kementerian keuangan, 1 orang unsur pekerja, 1 dari unsur pemberi kerja dan 1 orang dari unsur tokoh masyarakat. Padahal, komposisi Dewas yang diatur saat ini sebanyak 2 orang dari unsur pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan atau Kementerian kesehatan, dan Kementerian keuangan), 2 orang unsur pemberi kerja, 2 unsur pekerja dan 1 dari unsur tokoh masyarakat.
Menurutnya, selain menambah jumlah anggota Dewas dari unsur pemerintah, RUU Kesehatan pun memperkuat kendali Menteri terhadap Dewas. Dia menunjuk Pasal 21 ayat (9) RUU Kesehatan yenag menyebutkan, Menteri Kesehatan dan Menteri Ketenagakerjaan dapat meminta laporan anggita Dewas dari unsur pemerintah. Serta, melakukan penggantian terhadap anggota Dewas dari unsur pemerintah.
“Berbeda dengan ketentuan saat ini dimana menteri tidak bisa mengontrol apalagi mengusulkan pemberhentian direksi maupun mengganti Dewas unsur pemerintah, karena Direksi dan Dewas bertanggung jawab langsung ke Presiden,” ujarnya.
Tavip berpendapat, RUU Kesehatan bakal memposisikan direksi dan dewas BPJS di bawah Menteri. Dengan begitu samahalnya mengembalikan BPJS seperti masa sebelum dibentukan BPJS, sehingga PT Akses dan PT Jamsostek menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikendalikan menteri. Begitu pula pengangkatan direksi dan dewas BPJS bakal dikendalikan oleh Menteri.
Dampaknya, status badan hukum publik BPJS bakal menjadi bias. Sebab, kepentingan publik yang diwaliki direksi dan dewas dikendalikan menteri. Begitupula berpotensi dikendalikan partai politik tempat menteri yang mengendalikan BPJS berasal. Kondisi tersebut samahalnya RUU Kesehatan memukul mundur jaminan sosial. Karenanya, Institut Hubungan Industrial Indonesia menolak keberadaan revisi UU BPJS melalui RUU Kesehatan.
“Kami meminta Baleg DPR mengeluarkan RUU BPJS dari RUU Kesehatan,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui, Baleg membahas RUU Kesehatan dengan menggunakan metode omnibus law. Kendati demikian, organisasi profesi tenaga kesehatan meluapkan protesnya dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR. Sejumlah pimpinan organisasi profesi tenaga kesehatan pun sempat menyodorkan aspirasinya ke sejumlah pimpinan fraksi partai di parlemen.
