Darussalam menekankan pentingnya menciptakan hakim pajak yang kompeten. Saat itu, terdapat kekurangan sumber daya hakim. Pasalnya ketersediaan sumber daya hakim agung hanya 1 orang di Indonesia. Menurutnya terdapat satu hakim agung pajak, sementara terdapat 6000 kasus (sengketa, red).
“Apakah hakim ini bisa menentukan?. Pajak itu spesialisasinya banyak, saya enggak yakin hakim pajak hanya 1,2,3 orang, enggak bisa. Banyak pendapat juga menyatakan hakim pajak itu justru harus punya kompetensi pajak,” katanya.
Peneliti senihor Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LEIP) Dian Rositawati, berpandangan terdapat empat aspek independensi yang harus diperhatikan dalam lembaga peradilan termasuk pengadilan pajak. Yakni independensi institusi, independensi internal, independensi personal dan independensi substansi.
Perempuan biasa disapa Tita itu menilai, permasalahan independesi pengadilan pajak dapat terjadi meski kelembagaannya berada di bawah MA. Meski demikian, pada level independensi institusional terdapat perbaikan dengan putusan MK 26/PUU-XXI/2023. Namun, muncul permasalahan pada independensi internal dari MA terhadap hakim-hakim melalui struktur organisasi.
“Ada hakim-hakim di atas yang bisa mempengaruhi dari mutasi, promosi, penganggaran yang kemudian bisa intervensi pada hakim di level di bawahnya,” katanya.
Kontradiksi
Tita yang juga dosen pada STH Indonesia Jentera itu berpendapat, terdapat kontradiksi pada kompetensi hakim pengadilan pajak. Jika hakim tersebut berlatarbelakang bukan ilmu hukum maka muncul anggapan tidak memiliki kompetensi yang mumpuni. Begitu juga sebaliknya, hakim yang berlatarbelakang hukum dianggap tidak memahami permasalahan pajak dengan baik.
“Sekitar 63 persen hakim bukan sarjana hukum. Saya perhatikan ada dua perbedaan pendapat. Orang hukum bilang orang pajak enggak ngerti hukum ya. Sedangkan hakim yang bukan berlatar belakang hukum bilang orang hukum ini enggak ngerti pajak. Padahal yang sebenarnya membuat komposisi yang seimbang dalam majelis,” katanya.
