Dengan demikian, dia menyampaikan transisi satu atap ini tidak menjamin independensi pengadilan pajak. Untuk itu, dia menyampaikan dalam penyatuan atap ini perlu dibuat tim khusus untuk menjaga proses peralihan berjalan lancar.
Komisioner Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi menyampaikan spesialisasi hukum pajak di Indonesia tidak berkembang, sehingga berdampak sulitnya mendapatkan ahli hukum pajak. Lembaga negara tempatnya bernaung pun terus berupaya seperti melisting buku-buku hukum pajak dengan melihat penulis, spesialisasi, gelar dan keahliannya.
“Untuk dijadikan target kami sosialisasikan dan dorong lamar calon hakim agung di kamar TUN khusus pajak. Tapi sulit untuk dapatkan,” katanya.
Selain itu, dia juga menyampaikan pentingnya memiliki akademisi hukum pajak di Indonesia. Hal ini karena akademisi tersebut dapat mengeksaminasi putusan-putusan hakim pajak sehingga dapat meningkatkan kualitas putusan ke depannya.
Kadafi yang juga pengajar pada STH Indonesia Jentera itu menyampaikan, persentase laporan masyarakat terhadap pengadilan pajak relatif lebih sedikit dibadingkan pengadilan lainnya. Dia mempertanyakan persentase kecil ini disebabkan integritas hakim atau minimnya pemantauan publik terhadap kinerja pengadilan pajak.
“Laporan terhadap hakim pengadilan pajak jumlanya kecil sekali, apakah integritas di sana (pengadilan pajak, -red) begitu kuat atau karena soal pengadilan pajak seperti bekerja di alam sendiri yang kemudian lepas dari pengawasan publik secara keseluruhan. Apakah di antara kita ada yang membaca secara hati-hati putusan hakim pengadilan pajak?,” pungkasnya.
