Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan peralihan kelembagaan pengadilan pajak yang semula berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kini menjadi di bawah payung Mahkamah Agung (MA) melalui putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023. Dalam pertimbangannya, mahkamah berpandangan peralihan tersebut dapat menciptakan independensi terhadap lembaga pengadilan pajak sehingga menciptakan keadilan dalam memutus perkara sengketa pajak.
Praktisi pajak dan Founder Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam menjelaskan persoalan independensi pengadilan pajak saat berada di bawah Kemenkeu memang menjadi persoalan. Penyebabnya, komposisi hakim pengadilan pajak didominasi oleh eks pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai.
“Dari buku dan riset yang saya baca terkait masalah tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengadilan pajak kalau di dalam isinya sebagian besar berasal dari otoritas pajak. Jadi turunkan masalah kepercayaan,” ujarnya dalam diskusi bertema “Peran dan Masa Depan Pengadilan Pajak” di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Rabu (7/6/2023) kemarin.
Baca juga:
- Putusan MK Mandatkan Pengadilan Pajak Secara Penuh Berada Di Bawah MA
- Hukum Acara dan Strategi Beracara di Pengadilan Pajak
Dia mengusulkan pembatasan komposisi hakim pengadilan pajak secara proporsional. Dengan demikian, hakim pengadilan pajak berasal dari berbagai latar belakang seperti akademisi, perwakilan wajib pajak dan otoritas pajak. Selain itu, Darussalam merekomendasikan hakim pengadilan pajak dapat berasal dari latar belakang pendidikan bukan sarjana hukum.
Sebagai informasi, pelaksanaan putusan MK ini berlangsung secara bertahap hingga Desember 2026. Sehingga, di masa transisi ini, Darussalam menyampaikan penting untuk merumuskan kembali pengadilan pajak termasuk dalam hukum beracara. Menurutnya, terdapat ketentuan pembayaran sanksi 60 persen dari jumlah pajak yang disengketakan saat keberatan atas pajak ditolak pengadilan. Ketentuan tersebut dianggap menyulitkan wajib pajak yang mencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa pajak.
“Seharusnya, untuk akses mencari keadilan pajak itu harus dipikirkan yang murah itu seperti apa?. Apakah sanksi 60 persen kalau kalah ini bisa dikategorikan jadi mahal atau tidak?,” ujarnya.
Darussalam menekankan pentingnya menciptakan hakim pajak yang kompeten. Saat itu, terdapat kekurangan sumber daya hakim. Pasalnya ketersediaan sumber daya hakim agung hanya 1 orang di Indonesia. Menurutnya terdapat satu hakim agung pajak, sementara terdapat 6000 kasus (sengketa, red).
“Apakah hakim ini bisa menentukan?. Pajak itu spesialisasinya banyak, saya enggak yakin hakim pajak hanya 1,2,3 orang, enggak bisa. Banyak pendapat juga menyatakan hakim pajak itu justru harus punya kompetensi pajak,” katanya.
Peneliti senihor Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LEIP) Dian Rositawati, berpandangan terdapat empat aspek independensi yang harus diperhatikan dalam lembaga peradilan termasuk pengadilan pajak. Yakni independensi institusi, independensi internal, independensi personal dan independensi substansi.
Perempuan biasa disapa Tita itu menilai, permasalahan independesi pengadilan pajak dapat terjadi meski kelembagaannya berada di bawah MA. Meski demikian, pada level independensi institusional terdapat perbaikan dengan putusan MK 26/PUU-XXI/2023. Namun, muncul permasalahan pada independensi internal dari MA terhadap hakim-hakim melalui struktur organisasi.
“Ada hakim-hakim di atas yang bisa mempengaruhi dari mutasi, promosi, penganggaran yang kemudian bisa intervensi pada hakim di level di bawahnya,” katanya.
Kontradiksi
Tita yang juga dosen pada STH Indonesia Jentera itu berpendapat, terdapat kontradiksi pada kompetensi hakim pengadilan pajak. Jika hakim tersebut berlatarbelakang bukan ilmu hukum maka muncul anggapan tidak memiliki kompetensi yang mumpuni. Begitu juga sebaliknya, hakim yang berlatarbelakang hukum dianggap tidak memahami permasalahan pajak dengan baik.
“Sekitar 63 persen hakim bukan sarjana hukum. Saya perhatikan ada dua perbedaan pendapat. Orang hukum bilang orang pajak enggak ngerti hukum ya. Sedangkan hakim yang bukan berlatar belakang hukum bilang orang hukum ini enggak ngerti pajak. Padahal yang sebenarnya membuat komposisi yang seimbang dalam majelis,” katanya.
Dengan demikian, dia menyampaikan transisi satu atap ini tidak menjamin independensi pengadilan pajak. Untuk itu, dia menyampaikan dalam penyatuan atap ini perlu dibuat tim khusus untuk menjaga proses peralihan berjalan lancar.
Komisioner Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi menyampaikan spesialisasi hukum pajak di Indonesia tidak berkembang, sehingga berdampak sulitnya mendapatkan ahli hukum pajak. Lembaga negara tempatnya bernaung pun terus berupaya seperti melisting buku-buku hukum pajak dengan melihat penulis, spesialisasi, gelar dan keahliannya.
“Untuk dijadikan target kami sosialisasikan dan dorong lamar calon hakim agung di kamar TUN khusus pajak. Tapi sulit untuk dapatkan,” katanya.
Selain itu, dia juga menyampaikan pentingnya memiliki akademisi hukum pajak di Indonesia. Hal ini karena akademisi tersebut dapat mengeksaminasi putusan-putusan hakim pajak sehingga dapat meningkatkan kualitas putusan ke depannya.
Kadafi yang juga pengajar pada STH Indonesia Jentera itu menyampaikan, persentase laporan masyarakat terhadap pengadilan pajak relatif lebih sedikit dibadingkan pengadilan lainnya. Dia mempertanyakan persentase kecil ini disebabkan integritas hakim atau minimnya pemantauan publik terhadap kinerja pengadilan pajak.
“Laporan terhadap hakim pengadilan pajak jumlanya kecil sekali, apakah integritas di sana (pengadilan pajak, -red) begitu kuat atau karena soal pengadilan pajak seperti bekerja di alam sendiri yang kemudian lepas dari pengawasan publik secara keseluruhan. Apakah di antara kita ada yang membaca secara hati-hati putusan hakim pengadilan pajak?,” pungkasnya.
