Sejak mengalami krisis moneter pada tahun 1998 silam, Indonesia secara resmi memiliki UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli).
Pakar hukum persaingan usaha, Prof. Ningrum Natasya Sirait mengatakan kurang lebih 110 negara di dunia sudah memiliki dan menerapkan undang-undang persaingan usaha, termasuk Indonesia. Tujuan kehadiran UU ini adalah untuk melarang praktek bisnis yang anti persaingan, yang mengakibatkan inefisiensi, dan berdampak pada kesejahteraan konsumen.
Menurut Prof. Ningrum, setiap negara memiliki model hukum persaingan usaha. Dan setiap model hukum persaingan usaha yang diterapkan tidak ada yang paling unggul. Di Indonesia sendiri, hukum persaingan usaha yang disusun dalam UU Anti Monopoli justru tidak memiliki ciri khas dan kabur. Padahal, model hukum persaingan usaha diperlukan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.
Baca Juga:
- M. Fanshurullah Asa Kenang Faisal Basri Salah Satu Pendiri KPPU yang Berintegritas
- KPPU Usul Amandemen UU Persaingan Usaha Segera Dibahas DPR
Penyebab ‘blur’-nya hukum persaingan usaha di Indonesia, lanjut Prof. Ningrum, disebabkan UU Anti Monopoli yang mengadopsi banyak model negara lain. Sehingga UU Anti Monopoli tidak menggambarkan secara spesifik kepada siapa negara berpihak. Hal itu terlihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Anti Monopoli.
Perlu diingat bahwa setiap persaingan akan ada pihak yang menang dan kalah. Pertanyaan mendasarnya adalah, negara berpihak kepada siapa? Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pihak yang kalah?
“Orang bisnis mikir gak kepentingan umum? Orang kalau merger perusahaan makin slim, efisiensi untuk meningkatkan pasar, kapitalisasi. Tapi saat merger, ada karyawan yang dipecat. Perusahaan yang merger kenapa pegawai dipecat? Siapa yang mau dibela pemerintah?” kata Prof. Ningrum dalam Training Kompetensi Dasar Advokat Hukum Persaingan Usaha Angkatan 4, Rabu (16/10).
