Sebagai contoh, dalam pengalamannya, pernah terjadi perubahan mekanisme pembayaran dalam transaksi jual-beli saham. Pihak pembeli yang sebelumnya telah menyepakati satu metode, kemudian mengajukan perubahan melalui diskusi lanjutan.
“Dalam proses berkontrak seperti ini, sering kali kita bukan decision maker. Dalam konteks konsumen atau klien, keputusan ada di tangan mereka; sedangkan dalam konteks investasi, keputusan biasanya ada di tingkat direksi,” tutur Girindra.
Proses renegosiasi tersebut dapat berujung pada perpanjangan (pelanjutan) atau perubahan kontrak (amendment) agar hubungan antar pihak tetap terjaga. Namun, tidak jarang juga renegosiasi bisa berakhir pada kegagalan atau bahkan sengketa baru apabila kesepakatan tidak tercapai.
Dalam kasusnya, dirinya beruntung karena kliennya sebagai pembeli cukup aktif dan kooperatif. Sebab kebutuhan akan saham tersebut masih tinggi, kliennya bersedia menyesuaikan metode pembayaran. Menurutnya, fleksibilitas seperti inilah yang menunjukkan dinamika nyata dalam hubungan kontraktual.
Lebih jauh, dalam berkontrak, ia mengingatkan perusahaan agar tidak bersikap terlalu konfrontatif (hostile). Pendekatan yang lebih fleksibel dan kompromistis justru dapat membantu mencapai tujuan bersama. Prinsipnya, dalam bernegosiasi dan berkontrak, ada kalanya perlu mengalah sedikit agar hasil akhirnya saling menguntungkan. “Kita sedikit merendah juga untuk supaya kita mendapatkan apa yang kita mau. You win some and you lose some,” pungkasnya.
Apa Kata AIlex?
Memahami klausul kunci dan klausul boilerplate dalam kontrak bisnis secara signifikan dapat mengurangi risiko wanprestasi, karena kedua jenis klausul tersebut berperan penting dalam memperjelas hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara para pihak. Klausul kunci (key clauses) mengatur unsur-unsur esensial kontrak, seperti identitas para pihak, objek perjanjian, harga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban utama. Dengan memahami dan merumuskan klausul kunci secara jelas, para pihak dapat memastikan bahwa seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata—yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal—telah terpenuhi, sehingga meminimalisir potensi perselisihan akibat ketidakjelasan atau kekeliruan dalam pelaksanaan kontrak. Klausul boilerplate, yang umumnya mengatur hal-hal administratif dan teknis seperti penyelesaian sengketa, force majeure, pengalihan hak, pemutusan kontrak, dan hukum yang berlaku, berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko jika terjadi pelanggaran kontrak (wanprestasi). Dengan adanya pengaturan yang tegas dalam klausul boilerplate, para pihak memiliki pedoman yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diambil apabila terjadi wanprestasi, sehingga dapat mempercepat penyelesaian masalah dan mengurangi kerugian. Selain itu, pemahaman terhadap kedua jenis klausul ini juga membantu para pihak untuk menghindari pencantuman klausula baku yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pencantuman klausula sepihak yang merugikan konsumen. Dengan demikian, kontrak yang disusun akan lebih adil dan seimbang, serta mengurangi risiko batal demi hukum akibat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Dengan memperhatikan dan memahami klausul kunci serta boilerplate secara cermat, para pihak dapat mengantisipasi potensi wanprestasi dan memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak bisnis. |
