Rangkaian kegiatan Bootcamp Hukumonline 2021 bertema ”Proses Arbitrase domestik di Indonesia dan Arbitrase Internasional menggunakan forum arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) serta Praktik Pelaksanaan Putusan Arbitrase di Indonesia dan Singapura”baru saja rampung pada Selasa (29/6). Kegiatan tersebut diadakan sebanyak tiga sesi yang berlangsung pada 22, 24, dan 29 Juni 2021 secara daring atau online.
Sesi ketiga Bootcamp Hukumonline membahas pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dan Singapura yang disampaikan dalam Bahasa Inggris. Dalam sesi tersebut, materi disampaikan para praktisi hukum arbitrase berpengalaman yaitu Managing Partner Ashurst’s Singapore, Rob Palmer, Partner Oentoeng Suria & Partners, Prawidha Murti dan Counsel Singapore International Arbitrase Centre, Kendista Wantah.
Dalam paparannya, Rob menyampaikan konsep arbitrase komersial internasional berdasarkan Konvensi New York. Secara praktik, dia menjelaskan konvensi tersebut merupakan kesepakatan negara-negara untuk memberlakukan standar minimum yang ditetapkan dalam perjanjian. Konvensi tersebut memiliki berbagai konsekuensi seperti beberapa negara penandatangan belum memberlakukan ketentuan yang diatur dalam konvensi.
Kemudian, terdapat perbedaan penerapan dari berbagai negara serta memiliki perbedaan prosedur pelaksanaannya. Selain itu, pengadilan nasional juga memiliki perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang disepakati dalam konvensi. (Baca: Melihat SIAC sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional)
Rob juga memberi beberapa saran agar kontrak bisnis dapat berjalan sesuai rencana. Pertama, dia menyarankan terlebih dahulu mengetahui rekam jejak rekanan sebelum penandatanganan kontrak bisnis. “Waspadai rekanan Anda dalam reputasi, sejarah sebelumnya dalam pelanggaran kontrak, sejarah sebelumnya dalam kegagalan memenuhi putusan arbitrase,” jelas Rob.
Pelaku usaha harus mengetahui nilai dan lokasi aset. Pertanyakan mengenai rezim penegakan hukum sesuai yurisdiksinya. Kemudian, pelajari hambatan yang muncul dalam penegakan hukumnya. Kemudian, jika aset berada di lebih satu negara maka perlu diperhatikan rezim penegakan hukum yang paling menguntungkan.
Lalu, pilih lembaga arbitrase yang dikenal dan dikuasai prosedur penyelesaiannya. Dalam proses arbitrase juga perlu menunjuk arbiter sebagai penasihat untuk mencari solusi penyelesaian dalam sengketa tersebut.
Sementara itu, Kendista memaparkan jumlah putusan arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC) merupakan salah satu terbanyak dicatatkan pada pengadilan di Indonesia dibandingkan forum arbitrase internasional lainnya sepanjang 2000-2016. Dalam sesi Bootcamp sebelumnya, Kendista mengatakan setiap negara punya karaktersitik aribtrase masing-masing dan tidak berlaku secara internasional.
Hal tersebut menyebabkan pelaku usaha asing merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Sehingga, pelaku usaha asing merasa berat untuk berinvestasi pada negara tersebut. Dengan demikian, Kendista menjelaskan pelaku usaha cenderung memilih forum arbitrase berstandar internasional.
Dia juga menjelaskan pengertian arbitrase domestik dan internasional dalam perundang-undangan Singapura. Dalam paparannya, investor asing lebih memilih arbitrase internasional karena mengedepankan independesi prinsip-prinsip arbitrase. Sedangkan, arbitrase domestik Singapura masih terdapat intervensi dari lembaga pengadilan.
“Arbitrase domestik bisa ada upaya hukum banding padahal sifat putusan arbitrase final and binding, Indonesia juga begitu kondisinya,” jelas Kendista.
Sebagai informasi, Singapore International Arbitration Centre (SIAC) mengumumkan telah mencetak rekor jumlah perkara baru per Oktober 2020 yang mencapai 1005 perkara. Jumlah tersebut adalah pertama kalinya jumlah perkara baru di SIAC melewati ambang 1000 kasus.
Sebelumnya, Prawidha juga menjelaskan penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Dia mengatakan salah satu persyaratan arbitrase yaitu harus mendapat kesepakatan para pihak yang bersengketa. “Secara umum, suatu proses arbitrase hanya dapat terjadi apabila disepakati kedua pihak dalam suatu perjanjian tertulis,” jelas Prawidha.
Dia juga menekankan agar para pihak mencantumkan klausula penyelesaian sengketa arbitrase dalam perjanjian khususnya mengenai pemilihan forum arbitrase. Menurut Prawidha, jika tidak terdapat klausula tersebut maka berisiko menyulitkan para pihak saat terjadi sengketa.
“Apabila para pihak ingin menaruh klausula arbitrase dalam perjanjiannya maka harus jelas diatur rules mana yang ingin dipilih apakah itu BANI, SIAC, ICC. Sehingga, pelaksanaannya saat arbitrase dilakukan tidak menimbulkan ambiguity. Jadi harus jelas rules-nya apa, venue-nya di mana,” tambah Prawidha.
Dia merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif yang menyatakan klausula arbitrase memberi jurisdiksi ekslusif sehingga pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Kemudian, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam UU 30/2021.
Prawidha juga menjelaskan perbedaan arbitrase domestik dan internasional. Menurutnya, para pihak harus jelas menetapkan klausul forum penyelesaian sengketa tersebut karena akan berpengaruh pada masa berlaku putusan. Pasalnya, putusan arbitrase domestik memiliki masa berlaku putusan 30 hari untuk di pengadilan negeri untuk dieksekusi. Sedangkan, putusan arbitrase internasional tidak memiliki batas waktu. Pada pihak harus paham ketentuan tersebut agar putusan arbitrase tidak kandas lantaran tak bisa dieksekusi.
Sementara itu, Kendista mengatakan setiap negara punya karaktersitik aribtrase masing-masing dan tidak berlaku secara internasional. Hal tersebut menyebabkan pelaku usaha asing merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Sehingga, pelaku usaha asing merasa berat untuk berinvestasi pada negara tersebut. Dengan demikian, Kendista menjelaskan pelaku usaha cenderung memilih forum arbitrase berstandar internasional.
Dia juga menjelaskan pengertian arbitrase domestik dan internasional dalam perundang-undangan Singapura. Dalam paparannya, investor asing lebih memilih arbitrase internasional karena mengedepankan independesi prinsip-prinsip arbitrase. Sedangkan, arbitrase domestik Singapura masih terdapat intervensi dari lembaga pengadilan.
“Arbitrase domestik bisa ada upaya hukum banding padahal sifat putusan arbitrase final and binding, Indonesia juga begitu kondisinya,” jelas Kendista.
