Untuk outsourcing dengan mekanisme PJP, Juanda melanjutkan perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan PJP harus menandatangani perjanian PJP. Isi perjanjian itu, setidaknya memuat 4 hal. Pertama, jenis pekerjaan yang akan dilakukan pekerja. Kedua, penegasan bahwa perusahaan PJP bersedia menerima pekerja dari perusahaan PJP sebelumnya. Hal ini sebagaimana mandat putusan MK No.27/PUU-IX/2011 dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012 juncto Permenaker No.11 Tahun 2019.
Ketiga, status hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan perusahaan PJP. Keempat, kewajiban memenuhi hak pekerja sesuai peraturan yang berlaku.
“Dalam perjanjian PJP harus ada pernyataan memenuhi hak pekerja sesuai peraturan yang berlaku. Artinya hak pekerja tidak boleh lebih rendah dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” papar mantan hakim ad hoc PHI Jakarta periode 2006-2016 itu.
Isi PKWT, menurut Juanda juga patut diperhatikan, misalnya jaminan kelangsungan bekerja sekalipun perusahaan PJP berganti. Jaminan terpenuhinya hak pekerja sesuai ketentuan. Kemudian masa kerja tetap dihitung bila terjadi pergantian perusahaan PJP, sehingga upah pekerja bisa lebih tinggi dari upah minimum. “Ini sebagaimana datur dalam putusan MK dan Permenaker,” ujarnya mengingatkan.
Juanda juga mengingatkan Permenaker No.19 Tahun 2012 juncto Permenaker No.11 Tahun 2019 mengatur hak-hak pekerja antara lain cuti, jaminan sosial, tunjangan hari raya (THR), istirahat mingguan, hak atas ganti rugi pengakhiran PKWT oleh pengusaha, penyesuaian upah atas akumulasi masa kerja, dan hak lain yang diatur dalam peraturan perundangan atau perjanjian kerja sebelumnya.
Menurut Juanda, perusahaan PJP tidak boleh menghapus hak lain yang biasa diterima pekerja ketika masih bekerja di perusahaan PJP sebelumnya. Hal ini harus menjadi perhatian perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan PJP saat menjalin hubungan kerja sama melalui perjanjian ini. “Apabila isi PKWT dan hak-hak pekerja itu tidak diatur, maka status PKWT berubah menjadi PKWTT. Ketentuan ini diatur Pasal 30 Permenakertrans No.19 Tahun 2012,” paparnya.
Selanjutnya, perusahaan PJP wajib mendaftarkan perjanjian kerja PJP ke dinas ketenagakerjaan (disnaker) Kabupaten/Kota dengan melampirkan izin usaha PJP. Pendaftaran akan diterima jika berbagai syarat tersebut dipenuhi. Bukti pendaftaran terbit paling lambat 3 hari. Perusahaan PJP yang melaksanakan kegiatan sebelum memiliki bukti pendaftaran perjanjian PJP berpotensi dikenakan sanksi administrasi seperti teguran tertulis dan pembekuan kegiatan usaha.
