Korupsi dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat memengaruhi kebijakan publik, merusak lingkungan, dan mengganggu kehidupan masyarakat. Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah state-capture corruption, yakni penguasaan atau pengaruh terhadap kebijakan, peraturan, maupun keputusan negara demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Persoalan tersebut menjadi bahasan utama dalam forum diskusi Ruang Literasi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (22/10). Melalui forum ini, KPK mengajak masyarakat memahami bagaimana relasi kepentingan bisnis dan kekuasaan dapat memengaruhi tata kelola SDA serta membuka celah terjadinya korupsi. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Auditorium Randy Jusuf, Gedung ACLC KPK, dan melalui Zoom ini diikuti sekitar 500 peserta.
Kasatgas Sosialisasi dan Kampanye (Soskam) Antikorupsi KPK, Dotty Rahmatiasih, menjelaskan bahwa risiko korupsi dalam pengelolaan SDA dapat muncul pada berbagai tahapan, mulai dari perizinan hingga pengawasan dan pengelolaan. Risiko tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sekaligus mencegah dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat.
Baca Juga:
- Benang Merah Antara Militerisme, Eksploitasi SDA, dan Pembangunan yang Bermasalah di Papua
- Ini Mekanisme Hukum Menggugat Pemerintah atas Kelalaian yang Sebabkan Bencana Alam
“Di balik persoalan kerusakan lingkungan, ada risiko korupsi yang dapat memperburuk tata kelola, mulai dari perizinan, pengawasan, hingga pengelolaannya,” tegas Dotty dalam sambutannya.
Salah satu tantangan yang dibahas adalah state-capture corruption, ketika kepentingan tertentu berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan negara. Dalam tata kelola SDA, kondisi ini dapat menggeser orientasi kebijakan dari kepentingan publik menuju kepentingan kelompok tertentu.
Berpihak pada Kepentingan Publik
Dari perspektif hukum tata negara, Feri Amsari, yang hadir secara daring, menyoroti pentingnya sistem politik dan konstitusi dalam memastikan pengelolaan SDA tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
