Dalam waktu dekat, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bakal dimulai antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah. Sejumlah materi tertuang dalam draf RUU. Namun perlu memastikan cara pandang pembentuk UU harus berperspektif pada korban. Karenanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengimbangi dengan menyusun pandangan dengan melibatkan sejumlah stakeholders.
Wakil Ketua Komite III DPD Sylviana Murni menegaskan lembaga tempatnya bernaung berkewajiban memastikan pengundangan RUU TPKS mampu mengatasi berbagai persoalan penanganan TPKS. Setiap orang tanpa terkecuali berhak mendapat perlindungan pribadi, kehormatan dan martabatnya. Hak-hak tersebut sebagaimana diakui negara sebagai hak konstitusional termaktub dalam UUD 1945.
RUU TPKS sejatinya harus mampu mengantisipasi berbagai jenis kekerasan seksual yang tersebar di berbagai peraturan perundangan. Selain materi muatan, pembahasan RUU TPKS perlu percepatan serta memastikan jaminan perlindungan korban dan keluarga. Termasuk optimalisasi berbagai peraturan pemerintah daerah dalam pencegahan penanganan TPKS perlu diadopsi dalam pembentukan UU TPKS.
“Komite III DPD RI berkewajiban memastikan pengundangan RUU TPKS mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait penanganan kekerasan seksual yang selama ini sangat lemah dan belum berperspektif pada perlindungan korban,” ujarnya dalam rapat dengan para stakeholders yang digelar secara hybrid di Komplek Gedung DPD, Senin (21/3/2022).
Baca:
- Hanya Fraksi PKS yang Menolak RUU TPKS Jadi Usul Inisiatif DPR
- Pemerintah Bakal Kirimkan DIM RUU TPKS Sebelum Reses
Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti berpandangan dalam praktik perlindungan dari berbagai TPKS, tak sekedar hanya memiliki RUU, tapi soal cara menciptakan pembentukan RUU yang berpihak pada korban dan keluarga korban. Karena itulah dibutuhkan pembentukan hukum yang mampu mengejar ketertinggalan serta mendorong agenda anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Baginya, dibutuhkan sebuah UU yang fokus pada penghapusan kekerasan seksual yang mencakup berbagai aspek. Mulai pencegahan, penindakan, dan penanganan kekerasan seksual. Menurutnya, penolakan terhadap penciptaan negara yang bebas kekerasan seksual menunjukkan pandangan yang tidak progresif, bahkan mundur ke belakang.
“Dimana perempuan dan anak tidak dianggap sebagai manusia utuh yang bermartabat,” ujar peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia itu.
Pengasuh Pusat Pendidikan dari Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan, Luluk Farida Muchtar berpandangan dalam pembentukan RUU TPKS, setidaknya terdapat enam poin yang mesti ada dalam RUU TPKS. Pertama, sembilan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan kasus-kasus yang tercatat di Indonesia.
Kedua, pemidanaan perhatian khusus pada aspek perlindungan saksi korban yang rentan dilaporkan balik dengan pencemaran nama baik oleh pelaku. Ketiga, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan atau hukum acara khusus penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Keempat, pemulihan bagi korban, keluarga korban dan saksi. Kelima, pencegahan. Keenam, koordinasi dan pengawasan.
Sementara Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Andy Yentriyani menegaskan, terbentuknya Komnas Perempuan setelah reformasi bergulir melihat situasi yang ada pada saat itu berlatar belakang tragedi Mei 1998. Komnas Perempuan mempunyai mandat spesifik yaitu mewujudkan kondisi kondusif untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan.
“Isu prioritas kami saat ini berfokus pada konflik dan bencana, perempuan tahanan dan serupa tahanan, kekerasan seksual, perempuan pekerja dan penguatan institusi,” ujarnya.
Dia berpandangan saat ini terjadi darurat kekerasan seksual dengan meningkatnya pelaporan dan daya tanggap yang sangat terbatas. Setidaknya berdasarkan data Komnas Perempuan per 2021 pengaduan langsung ke lembaganya naik 80 persen. Apalagi meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi di lembaga layanan perempuan.
Dia menilai kondisi penyelesaian kasus melalui proses non hukum masih tinggi. Sayangnya, proses hukum berjalan lambat dan berlarut menyudutkan korban. Praktik di lapangan, penyelesaian kasus lebih cenderung pemidanaan pelaku ketimbang pemulihan korban terindikasi dari penggunaan restitusi dan potensi kriminalisasi korban masih besar.
“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama karena layanan perlindungan kepada korban masih minim,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan pembahasan RUU bersama pemerintah bakal digelar pada Kamis (23/3/2022) mendatang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) menjadi leading sector mewakili pemerintah. Sementara kementerian lain yang ditunjuk membahas RUU TPKS bersama DPR antara lain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Meski tak mengubah substansi RUU TPKS, namun dalam DIM RUU TPKS yang disusun pemerintah, ternyata terdapat penambahan materi. Adanya penambahan DIM ini memperkaya materi dalam pembahasan. Yang pasti, DIM pemerintah yang sudah di tangan Baleg sedang dalam kajian tenaga ahli Baleg untuk dilakukan pembahasan bersama. “Kami tak masalah dengan DIM usulan pemerintah,” ujarnya, Senin (21/3/2022).
Lantas tambahan apa saja materi DIM yang diusulkan pemerintah? Willy menerangkan, sejumlah materi usulan DIM tersebut seperti kawin paksa, relasi kuasa, dan kekerasan seksual berbasis online (KSBO). Kekerasan berbasis gender online (KGBO) telah disuarakan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan dan elemen masyarakat sipil.
