”Sengketa yang paling banyak terjadi di negara ini adalah konflik pertanahan dan masih banyak yang belum selesai,” ujar Managing Partner Kantor Hukum N.E.F dan Rekan, Raja Basar A.N. Harefa kepada Hukumonline.
Sepanjang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah ada 2.161 kasus, terdiri atas 936 sengketa, 32 konflik, dan 1.193 perkara pertanahan. Kasus-kasus tersebut melibatkan individu, korporasi, hingga negara—dan menjadi cerminan kompleksitas tata kelola pertanahan nasional yang masih menyisakan celah struktural.
Kantor Hukum N.E.F dan Rekan menyoroti kondisi ini sebagai kerentanan sistem administrasi pertanahan nasional dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak konflik bermula dari kondisi tanah yang tidak bersertifikat (khususnya pada tanah yang memiliki riwayat kepemilikan tumpang tindih), pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, persaingan ekonomi, kepentingan pembangunan, dan yang cukup signifikan: keterlibatan mafia tanah yang memanfaatkan celah kekosongan data.
Selain itu, Raja menilai, regulasi yang ada belum cukup memberikan pelindungan hukum. Revisi Undang-Undang Pokok Agraria diperlukan, sebab masih mengacu pada rezim hukum lama dan tidak lagi relevan dengan kompleksitas pertanahan masa kini.
”Ketidakjelasan status tanah secara administratif dapat berpengaruh pada proses pembuktian di pengadilan. Misalnya, prosesnya akan memakan waktu relatif lebih lama, timbulnya sengketa tambahan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada kenaikan biaya,” kata Associate N.E.F dan Rekan, Dicky Fron Fataya Zega.
Hal ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Banyak pemilik tanah yang tidak melakukan proses sertifikasi, bahkan belum memahami perbedaan mendasar antara hak milik, hak guna, dan hak sewa dalam kerangka hukum pertanahan nasional. Padahal, mengetahui status tanah lalu mencatatkannya merupakan salah satu tindakan preventif yang penting.
”Dalam proses jual-beli, jangan tergoda dengan penawaran oknum. Wajib hukumnya memastikan kejelasan status dan kelengkapan administrasi tanah sebelum melakukan tindakan hukum seperti jual-beli,” Dicky menambahkan.
