Buruknya kualitas udara di Jakarta telah mendorong sekelompok organisasi untuk mengajukan gugatan warga negara (citizen law suit) terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Kelompok yang dinamakan Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Semesta (Koalisi Ibukota) mengajukan gugatan tersebut pada Juni 2019 lalu. Mereka menuntut hak hidup sehat bagi warga dan hak menghirup/menikmati udara bersih di Jakarta.
Tapi, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengurangi tingkat pencemaran polusi udara di Jakarta. Contohnya pengendalian emisi melalui uji emisi kendaraan secara berkala dan pembangunan kawasan rendah emisi di Kota Tua sebagai percontohan. Di sektor transportasi, Dinas Perhubungan dan PT Transjakarta telah berkomitmen menggunakan bus listrik sebagai salah satu moda transportasi nol emisi, sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta.
Selain itu, pemanfaatan teknologi dan pendekatan cerdas juga mulai diterapkan dengan sistem pemantauan kualitas udara secara real-time melalui berbagai aplikasi untuk memberikan informasi kepada warga terkait kualitas udara di Jakarta, sehingga warga bisa mempersiapkan diri jika beraktivitas di luar. Berangkat dari pentingnya hak atas udara bersih dan bebas polusi di Jakarta, Smart Change dibantu oleh Konsorsium Hukumonline dan Ruang Waktu mengadakan Dialog Para Pemangku Kepentingan dengan judul “Benarkah Kualitas Udara Jakarta Membaik? Peran Sentral Smart Environment”.
Lektor Kepala Kelompok Keahlian Udara dan Limbah Fakultas Teknik Lingkungan dan Sipil, Institut Teknologi Bandung, Ir. Raden Driejana mengatakan monitoring kualitas udara di Jakarta per 30 menit. Adanya emisi industri berpengaruh terhadap kualitas udara dan berhubungan dengan transportasi, efektivitas ekonomi, mobilitas, dan meningkatnya kendaraan pribadi.
“Yang bisa dilakukan melakukan pembuatan baku mutu yang dilakukan satu negara, tapi pemerintah daerah bisa melakukan beberapa hal yakni inventori, pemantauan, membuat rencana pengelolaan udara termasuk emisi industri,” kata Driejana, dalam Dialog Para Pemangku Kepentingan bertajuk “Benarkah Kualitas Udara Jakarta Membaik? Peran Sentral Smart Environment” secara daring yang diselenggarakan Hukumonline, Rabu (5/5/2021) kemarin. (Baca Juga: Mendorong Penerapan Transportasi Jakarta “Smart City” Melalui Perbaikan Regulasi)
Driejana mengatakan saat ini pemerintah telah mengeluarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebelumnya diatur dalam PP No. 41 Tahun 1999. Penyebab meningkatnya emisi adalah manusia, efektivitas ekonomi, mobilitas, kendaraan bermotor, dan emisi pencemar.
Dalam PP No. 22 Tahun 2021 itu, kata dia, yang melakukan baku mutu udara ialah pemerintah nasional dan untuk menentukan wilayah kualitas udara dan kuota emisi ada di pemerintah pusat. Untuk pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan kualitas udara dan mengusulkan wilayah pengelolaan, rencana pengelolaan kualitas udara.
Salah satu cara dalam pencegahan pencemaran udara melalui pendidikan anak-anak mengenai pendidikan kualitas udara, pencemaran udara, atau kehidupan yang sustainable. “Adanya pandemi Covid-19 dan penerapan work from home untuk mengurangi emisi dengan mengantisipasinya menggunakan masker dari pencemaran udara dan debu. Dan juga physical distancing menghindari public transport untuk mengurangi pencemaran udara,” kata dia.
Koordinator Indonesia untuk Kesehatan Lingkungan Vital Strategies, Ririn Radiawati Kusuma mengatakan tren kualitas udara Jakarta: Polutan melebihi batas (PM2,5; PM10; O3). Tahun 2020 (PM2,5; PM10; O3 masih di atas ambang batas meskipun sudah ada intervensi PPKM, PSBB, dan lain-lain). “Sudah ada upaya memperketat ambang batas di PP 22/2021, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada kondisi kualitas udara tertentu,” kata dia.
“Tantangannya ialah data, data itu penting. Dalam melakukan monitoring sudah banyak bahkan lowcost sensor, tapi seberapa reliable, bisa berkolaborasi dengan akademisi dan yang lain untuk kalibrasi dan validasi.”
Dia melanjutkan vital strategis dan DKI Jakarta mengkaji polusi udara ke dalam faktor kesehatan seberapa besar. Lalu, evaluasi nilai ekonomi dari penyakit yang disebabkan dan nilai produktivitas yang terpotong, kemudian kalau hasil sudah ada akan disampaikan ke publik.
Dalam PP 22 Tahun 2021, kata Ririn, sebenarnya Pemerintah Provinsi diminta untuk melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial, selain dampak kesehatan dan ekonomi. Namun, untuk lingkungan, perlu kajian lebih lanjut karena dampaknya mungkin akan jangka panjang. Untuk sosial, kajian Vital Strategies dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencoba menyentuh dampak sosial dari sisi akses kesehatan. “Semoga nanti analisisnya bisa diselesaikan dengan hasil yang maksimal,” harapnya.
Peneliti The International Council On Clean Transportasion (ICCT), Aditya Mahalana mengatakan peningkatan jumlah kendaraan tertinggi ada di kendaraan roda dua. Di dunia mengalami penurunan saat pandemi Covid-19, tapi di Indonesia tetap meningkat. “Transportasi darat kontributor terbesar di Jakarta,” kata Aditya.
Menurutnya, kematian akibat polusi udara di ASEAN, Jakarta paling tinggi. Pemerintah Indonesia sudah mencoba melakukan uji emisi. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah banyak mengeluarkan kebijakan limitasi penggunaan kendaraan bermotor; kendaraan sudah diperbaiki kualitas mesinnya, bahan bakarnya juga harus bersih.
“Banyak kebijakan yang ada di nasional, namun di kota tetap memiliki kemampuan intervensi. Shifting ke transportasi publik, elektrifikasi untuk transportasi publik dan logistik. Rekomendasi lain insentif kendaraan rendah emisi, disinsentif emisi tinggi, elektrifikasi berbagai kendaraan, penegakan hukum untuk standar emisi, dan lain-lain.”
















