Memperbaiki UU Cipta Kerja Harus Dengan Cara-Cara Konstitusional
Berita

Memperbaiki UU Cipta Kerja Harus Dengan Cara-Cara Konstitusional

Mengubah dengan mekanisme distribusi tak ada aturannya. Preseden yang salah tak boleh diteruskan. Melihat peta kekuatan politik, kecil peluangnya untuk dapat melakukan legislative review.

Rofiq Hidayat
Bacaan 4 Menit
Gedung DPR. Foto: SGP/Hol
Gedung DPR. Foto: SGP/Hol

Persoalan transparansi, materi, dan redaksional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejak proses pembuatan, pembahasan hingga ditandatangani Presiden Joko Widodo membuat miris banyak kalangan. Untuk itu, UU Cipta Kerja perlu perbaikan sesuai cara-cara konstitusional sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundangan. Karenanya, perlu adanya pihak yang mengusulkan untuk melakukan revisi UU Cipta Kerja di parlemen.

Anggota Komisi VI DPR Amin AK mengatakan perbaikan sebuah UU yang telah sah dan diundangkan harus dilakukan cara-cara konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tempatnya bernaung konsisten menolak sejak awal menolak UU “sapu jagat” ini. tapi pada akhirnya dalam pembahasan turut serta masuk dalam Tim Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja.

Amin yang juga mantan anggota Panja paham betul dinamika saat pembahasan RUU Cipta Kerja. Makanya perlu terus mengkritisi materi muatan UU Cipta Kerja ini, hingga setelah pengundangan yang masih menuai kesalahan. Perbaikan sebuah UU yang sudah disahkan harus dilakukan secara konstitusional. Seperti menguji ke Mahkamah Konstitusi (MK), melakukan legislative review hingga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Kalau berpegang teguh pada kebenaran obyektif, dengan cacat yang substansial baik pada proses maupun isinya yang menyebabkan penolakan publik sangat masif,” ujar Amin AK kepada Hukumonline, Kamis (5/11/2020). (Baca Juga: Sering Keliru, Presiden Diminta Terbitkan Perppu Pembatalan UU Cipta Kerja)

Baginya, Presiden, semestinya berani menerbitkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja, bukan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam UU tersebut setelah disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020. Sebab, tak dibenarkan melakukan perubahan isi sebuah UU yang telah diundangkan dalam lembaran negara.

“Aneh kalau suatu UU sudah disahkan, lalu ada pihak-pihak yang dapat melakukan perubahan terhadap UU tersebut. Atas nama apapun dan demi tujuan apapun. Karena kalau itu dilakukan berarti menciderai proses pembuatan UU yang sudah dilakukan,” ujarnya.

Fraksi PKS, kata Amin, bakal menimbang menempuh berbagai opsi di parlemen. Namun opsi yang tersedia di parlemen hanyalah legislative review (revisi UU). Fraksinya telah memberi masukan ke presiden agar menerbitkan Perppu. Termasuk mendorong publik agar melakukan uji materi UU Cipta Kerja. Dia mengaku kalau jalur legislative review memang prosesnya cukup Panjang dan mirip proses pembentukan UU.

Selain itu, peta kekuatan politik di DPR hanya dua fraksi yang menolak UU Cipta Kerja yakni Fraksi PKS dan Demokrat. Sisanya, mendukung UU Cipta Kerja. “Legislative review kemungkinan kecil akan berhasil. Tapi sebagai sebuah opsi tetap kami pikirkan,” ujarnya.

Perlu ada yang mengusulkan

Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto mengatakan perlu ada pihak anggota maupun fraksi yang mengusulkan perbaikan UU Cipta Kerja ini dengan cara-cara yang konstitusional dan sesuai koridor hukum yang berlaku. Karena itu, Fraksi Demokrat mempertimbangkan menempuh langkah mengusulkan revisi UU No. 11 Tahun 2020.  

Dia mengingatkan setiap anggota dewan dari fraksi partai memiliki hak untuk mengusulkan revisi terhadap sebuah UU yang dianggap tidak relevan. Begitu pula komisi maupun gabungan komisi. Aturan itu diatur dalam Pasal 164 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang menyebutkan, “Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi”.

“Hak kami sebagai anggota fraksi Partai Demokrat DPR mempertimbangkan langkah-langkah mengusulkann revisi UU Cipta Kerja,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/11/2020).

Fraksi Demokrat memang konsisten sedari awal menolak keberadaan UU Cipta Kerja yang dibahas di masa pandemi Covid-19. Meski akhirnya ikut membahas di tim Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, tapi pihaknya tetap konsisten menolak materi muatan RUU Cipta Kerja ini. Hal itu ditunjukan saat rapat paripurna 5 Oktober lalu yang akhirnya memutuskan walk out.

Selain menimbang bakal menempuh cara usulan merevisi, juga menyiapkan langkah  legislative review melalui tata cara dan mekanisme yang diatur dalam UU. Baginya, UU Cipta Kerja merupakan produk politik. Karenanya, kanal yang tersedia di DPR dengan melakukan legislative review. Dia berharap publik pun menggunakan cara melalui jalur konstitusi dan UU. Setidaknya pasca disahkan dan diundangkan oleh presiden, terbuka ruang untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Kami sangat menghormati dan secara moral mendukung segenap pihak yang punya kesamaan pandang dengan Demokrat untuk berjuang dalam jalur konstitusi dan undang-undang. Setelah disahkan tentu ruang dan standing-nya terbuka untuk dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," katanya.

Masih dapat diperbaiki

Berbeda dengan Amin dan Didik, anggota Komisi I DPR Willy Aditya menilai kesalahan dalam UU 11/2020 masih dapat diperbaiki, kendatipun sebuah RUU sudah disetujui dan disahkan menjadi UU. Dia merujuk pada praktik perbaikan redaksional UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU No.49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung.

Menurutnya, kedua UU tersebut diperbaiki melalui mekanisme distribusi UU naskah resmi yang disebarluaskan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Mengacu Pasal 88 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur soal penyebarluasan naskah RUU sejak Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hingga perundangan sebuah UU. Penyebarluasan tersebut bertujuan agar memperoleh masukan dari masyarakat serta stakeholder berupa tertulis maupun lisan.

Kemudian mengacu Pasal 1 angka 1 UU 12/2011 yang mengatur tahap pembentukan peraturan perundangan. Mulai tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan serta penetapan, hingga pengundangan sebuah UU. Menurutnya, berdasarkan praktik dan aturan yang ada serta memperhatikan masukan masyarakat atas kesalahan ketik pada UU 11/2020, perbaikan masih dimungkinkan.

Wakil Ketua Baleg ini menilai, naskah UU yang telah diperbaiki dapat diumumkan ke publik dalam lembaga negara agar dijadikan sebagai acuan. Dengan begitu, presiden tak perlu lagi menandatangani ulang naskah UU yang sudah diperbaiki. “Masih dapat dilakukan (perbaikan, red) dan dibolehkan,” klaimnya.

Sementara Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simabura menilai tak ada aturan memperbaiki sebuah UU yang telah sah dan diundangkan menggunakan mekanisme distribusi. Menurutnya tak ada aturan memperbaki sebuah UU yang telah diundangkan dalam UU 12/2011. “Gak ada aturannya. Preseden yang salah jangan diteruskan,” pintanya.

 

Dapatkan artikel bernas yang disajikan secara mendalam dan komprehensif mengenai putusan pengadilan penting, problematika isu dan tren hukum ekslusif yang berdampak pada perkembangan hukum dan bisnis, tanpa gangguan iklan hanya di Premium Stories. Klik di sini.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info