Saran Agar Pemerintah Bisa Cepat Pulihkan Ekonomi Nasional
Berita

Saran Agar Pemerintah Bisa Cepat Pulihkan Ekonomi Nasional

Pemerintah perlu memperhatikan sektor hulu seperti melanjutkan pemberian stimulus sampai 2021 dan merevisi pemberian stimulus yang masih belum optimal.

Oleh:
Mochammad Januar Rizki
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi: HOL
Ilustrasi: HOL

Pandemi Covid-19 yang berlarut-larut di Indonesia menyebabkan perekonomian nasional terpuruk. Upaya penyelamatan melalui insentif hingga bantuan sosial masih belum mampu membantu perekonomian khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Atas kondisi tersebut, pemerintah diminta serius menangani percepatan pemulihan ekonomi agar dampaknya tidak semakin parah bagi masyarakat miskin.

Ekonom Senior Center of Reforms Economics (CORE), Hendri Saparini, menyatakan jika ingin berhasil memulihkan perekonomian maka pemerintah harus mampu mengendalikan penularan Covid-19. Dia menjelaskan negara-negara yang sudah pulih ekonominya karena telah berhasil mengendalikan penularan Covid-19. Dia menyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah mencapai 7 bulan lebih belum mendapat kejelasan berakhirnya sehingga menimbulkan ketidakpastian pada masyarakat.

“Negara yang sudah berhasil pulihkan ekonomi adalah negara yang berhasil kendalikan Covid. Karena mereka memang sangat keras (pengendalian). Pemulihan ekonomi tergantung mereka me-manage, 7 bulan ini kita (Indonesia) belum tahu apa sudah sampai puncaknya atau belum. negara lain 1 sampai 1,5 bulan berhasil walaupun ada second wave relatif landai. Tapi kita belum kelihatan seperti itu,” jelas Hendri, Rabu (4/11). (Baca: Melihat Keefektifan Penerimaan Bansos Produktif Usaha Mikro Senilai Rp2,4 Juta)

Hendri meminta agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan pandemi ini agar perekonomian dapat pulih secepatnya. Dia juga menyatakan ketersediaan vaksin belum cukup meyakinkan masyarakat terhadap penanganan Covid-19. “Tahun 2021 ada optimisime besar dari banyak lembaga, akan tetapi uncertainty sangat tinggi walau ada pembicaraan vaksin, belum ciptakan kepastian,” jelas Hendri.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryani Motik, mengatakan insentif dan bantuan sosial masih belum efektif menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Dia menjelaskan serapan dan pemerataan bantuan tersebut masih belum merata sehingga sebagian besar pelaku usaha kecil dan pekerja yang terkena PHK masih belum mendapatkan bansos.

Dia mencontohkan program bansos UMKM sebesar Rp35,28 triliun baru terealisasikan Rp 2,55 triliun. Lalu, insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah di mana pelaku UMKM mendapatkan insentif 0,5 persen yang ditanggung pemerintah Rp 2,4 triliun hanya terealisasi Rp 302 miliar. Anggaran Rp 6 triliun untuk penjamin kredit modal kerja baru UMKM melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo hanya terserap Rp 51,84 miliar. Penempatan dana restrukturisasi Rp 78,8 triliun baru terserap Rp 41,2 triliun.

“Dalam realisasi (bansos dan insentif) ada persoalan lagi. Mekanisme (penyaluran) harus diperbaiki. Insentif pajak yang terealisasi rendah ini karena prosedur yang sulit atau tidak terinformasikan dengan baik,” jelas Suryanti.  

Tags:

Berita Terkait