Kegiatan pro bono atau pelayanan hukum untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa pungutan biaya, tidak hanya untuk membantu kepada masyarakat kurang mampu. Lebih dari itu kegiatan pro bono ini juga merupakan langkah strategis untuk memperluas jejaring profesional.
“Kantor hukum kami sejak 2015 tidak pernah luput melakukan pro bono. Apalagi industri di dunia advokat berjejaring itu penting sekali. Lewat pro bono ini kami merasa jaringan koneksi semakin luas,” ujar Associate Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), Jultri Fernando kepada Hukumonline, Selasa (19/11/2024).
Baca Juga:
Jangan Tertinggal! Segera Hadir Hukumonline Indonesia Pro Bono Awards 2024
Sekjen DPP AAI Dorong Advokat untuk Aktif di Pro Bono Awards 2024
Ia melanjutkan hampir seluruh advokat di SSMP pernah melakukan pendampingan, meski tidak dituntut untuk harus selalu memegang kasus pro bono. Namun, kantor hukum SSMP tidak pernah sepi dari layanan pro bono.
Pada tahun ini, kurang lebih sebanyak 10 layanan pro bono di SSMP telah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbeda dengan kantor hukum lain, Jultri mengaku kantor hukumnya tidak memberatkan syarat macam-macam kepada kliennya (pro bono).
“Kami tidak pernah meminta surat keterangan tidak mampu pada pemohon bantuan. Selama mereka tidak memiliki conflict of interest dengan klien kami dan benar-benar tidak mampu, kami pasti akan bantu untuk layanan pro bono,” ujarnya.
Sederet kasus dari yang sederhana hingga kompleks telah ditangani oleh kantor hukum SSMP, diantaranya tindak pidana kekerasan, penganiayaan ringan, wanprestasi, pengajuan gugatan, pendampingan terkait administrasi, hingga soal perpanjangan sertifikat tanah.
















