Mempermasalahkan Lagi Tanggung jawab Sosial Perusahaan
Fokus

Mempermasalahkan Lagi Tanggung jawab Sosial Perusahaan

Mata angin penerapan tanggung jawab sosial korporasi terus berubah. Mana yang akan dituju perusahaan dan diinginkan masyarakat belum mencapai muara persetujuan. Akibatnya, penerapan pun banyak keluar jalur.

Hukumonline News
Hukumonline News
MVT
Bacaan 2 Menit

 

Yanti mengaku beberapa konsultan CSR negara lain yang diterimanya tersentak, mengenai tanggung jawab CSR di Indonesia. Sebab, sifat wajib yang dilekatkan UU PT pada CSR justru akan membatasi gerak sosial perusahaan. “Tiap perusahaan memiliki metode sendiri melaksanakan tanggung jawab sosialnya,” ujarnya pada hukumonline di sela-sela Konferensi Internasional CSR di Balai Kartini, Jakarta, akhir September lalu.

 

Yanti menyatakan tanggung jawab ini berpotensi menjadi beban perusahaan sehingga bisnisnya terus merugi. Ia mengungkapkan keluhan beberapa perusahaan yang diterima IBL. CSR dijadikan alat menekan perusahaan untuk memberikan bantuan pada kelompok masyarakat tertentu.

 

Alasan umum yang sering digunakan, CSR wajib dan implikasinya pada citra perusahaan. Padahal, itu hanya dalih untuk mendapatkan dana untuk kepentingan pribadi. “Tanggung jawab CSR dijadikan ‘senjata’ untuk menekan perusahaan demi kepentingan sekelompok orang,” katanya.

 

Terpisah, pernyataan Yanti diamini oleh Hardinsyah, Ketua National Center for Sustainability Reporting (NCSR). Sebagai lembaga mitra pemerintah dalam pengembangan masyarakat, ia banyak menerima keluhan dari perusahaan swasta yang melaksanakan program CSR. Sebagian besar berisi aduan bahwa Pemerintah Daerah di daerah operasi perusahaan tersebut selalu meminta dana dengan dalih implementasi CSR. “Bahkan ada Pemda yang minta dana CSR perusahaan itu dikumpulkan saja ke mereka. Masalahnya, Pemdanya sendiri tidak punya perencanaan penggunaan dana itu dengan benar,” sergahnya.

 

Profesor Ekologi dari Institut Pertanian Bogor ini mengatakan, CSR sebenarnya bisa dikoordinasikan oleh pemerintah asal perencanaannya jelas. Pemerintah atau Pemda harus punya rencana strategis yang terukur. “Ini program pengentasan kemiskinan di daerah A. Dana dari pajak sekian, dari pemerintah pusat sekian, perusahaan diminta menutupi kekurangannya,” ia memisalkan.

 

Dengan cara seperti itu, Hardinsyah yakin perusahaan akan senang bekerja sama dengan pemerintah. “Tidak perlu diwajibkan pun perusahaan akan berpartisipasi aktif,” imbuhnya.

 

Ditambahkan Yanti, banyak perusahaan di Indonesia sudah menjalankan program ini dengan baik dan merasakan manfaatnya jauh sebelum UU PT mewajibkan. “Program CSR yang benar memang berpengaruh positif bagi perusahaan. Syaratnya, CSR dijalankan dengan benar sesuai tujuan utama yaitu memberdayakan masyarakat,” katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info