Presiden Prabowo Subianto telah melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026) kemarin. Donny Ermawan Taufanto dilantik sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Yos Sunitiyoso dilantik sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.
Sontak, kebijakan yang ujug-ujug ini menimbulkan reaksi di kalangan akademisi yang dinilainya sebagai kebijakan yang tidak rasional di tengah gejolak ekonomi dan permasalahan di sektor pendidikan. Terlebih, kebijakan ini dinilai tidak dibarengi basis atau dasar hukum dan kajian akademis yang kuat. Karena itu, kalangan akademisi mempertanyakan urgensi pendirian lembaga baru ini.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Prof Hikmahanto Juwana melihat bahwa pada umumnya baik sekolah kedinasan maupun Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memiliki dasar hukum sebelum pejabat di dalamnya diangkat. Karena itu, ketiadaan dasar hukum selain Keppres merupakan sebuah kejanggalan dalam upaya pembentukan lembaga URI ini.
“Kan harusnya ada dasar hukumnya dulu, lalu lembaganya ada dulu. Kemudian, memilih orang-orangnya untuk menduduki jabatan di URI itu, baru ada Keputusan Presiden,” ujar Hikmahanto Juwana saat dihubungi Hukumonline, Senin (27/7/2026).
Namun menurutnya, permasalahan dasar hukum bukan merupakan satu-satunya kejanggalan dalam pendirian lembaga ini. Sebab, pendirian URI yang bertujuan untuk mendidik calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai overlapping dengan institusi yang sudah ada seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Selain lembaga di atas, telah tersedia pendidikan bagi masing-masing calon ASN dan pegawai BUMN melalui program studi di perguruan tinggi. Misalnya, Magister Kebijakan Publik untuk calon ASN dan Magister Administrasi Bisnis untuk calon pegawai BUMN. Karena itu, wacana bahwa URI akan membawahi 10 universitas dengan fokus bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) menjadi tanda tanya besar.
Terlebih, biasanya penilaian akreditasi suatu universitas merupakan kerja keras selama bertahun-tahun. Karena itu, ia menyangsikan bahwa URI dapat mereplikasi kesuksesan perguruan tinggi yang sudah mapan hanya dalam kurun waktu tiga hingga delapan tahun, menyesuaikan periode jabatan Presiden saat ini.
















