Begitupula dengan konsep organisasi profesi kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam UU Kesehatan yang baru tidak menjadi regulator dan bisnis player. Nah Komisi III menurut Arsul sedang memikirkan konsep tersebut. Yang pasti, tidak ada konsep yang kalah mengalahkan.
Makanya dengan usulan adanya DAN menjadi jalan tengah yang fungsinya sebagai regulator. Komposisinya bisa diisi dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga perwakilan dari masing-masing OA. Metode keterpilihannya pun dengan kriteria dan persyaratan tertentu oleh DPR berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden melalui mekanisme seleksi terbuka oleh panitia seleksi (Pansel).
Sementara soal pendanaan DAN dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau sebaliknya, dapat dilakukan pembahasan mendalam nantinya. Tapi nanti perdebatannya soal independensi kelembagaan. “Ke depan tidak ada lagi bikin aturan, dia kenakan aturan sendiri, mungut iuran sendiri, diawasin sendiri, jadi tidak ada lagi. Semangat itu saja,” katanya.
Anggota Komisi III DPR itu melanjutkan, reformulasi OA menurut revisi UU 18/2003 hasil pembahasan Panja RUU Advokat DPR periode 2009-2014 adanya DAN. Namun pembahasan soal DAN ditunda. Tapi begitu, DAN nantinya memiliki tugas meningkatkan peran profesi advokat dalam penegakan hukum di Indonesia; meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan kemahiran advokat dalam menjalankan profesinya; menyusun kode etik.
Kemudian menyusun dan mengevaluasi standar pendidikan profesi advokat secara nasional; mendata keanggotaan advokat pada tingkat nasional; menyelesaikan perkara pelanggaran kode etik advokat pada tingkat banding. Selanjutnya memfasilitasi organisasi advokat dalam menyusun peraturan di bidang advokat dan meningkatkan kualitas profesi advokat.
“Dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh UU,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
Di tempat yang sama, Wamenkumham Prof Edward Omar Sharif Hiariej berpandangan syarat usia menjadi advokat mesti dibatasi dalam revisi UU 18/2003. Menurutnya kecenderungan pensiunan aparat penegak hukum menjadi advokat. Padahal menjadi rentan ketika misalnya, mantan petinggi Polri saat pensiun menjadi advokat memiliki perkara yang kliennya ditahan Kapolres. Nah pejabat Kapolres ternyata bekas ajudan eks petinggi Polri yang menjadi advokat.
“Kira-kira berpengaruh atau tidak?. Jadi revisi UU Advokat masalah usia harus dibatasi, bukan pada usia-usia pensiun dan saya kira harus dibatasi,” ujarnya.
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu melanjutkan, pentingnya menerapkan standarisasi bagi profesi advokat. Begitu pula mengatur penguatan kewenangannya untuk dperkuat dalam dalam revisi UU 18/2003. Sementara soal OA, Prof Eddy begitu biasa disapa sependapat dengan sistem multi bar.
“Tapi ketika bicara soal rekruitmen satu. Ketika bicara penerapan kode etik, satu. Jangan sampai dipecat di satu OA, pindak ke OA lain. Tugas kita untuk revisi UU Advokat,” pungkasnya.
